Akhir Masa Jabatan, DPRD Kabupaten Maros Beri Kado Istimewa Kepada Anak dan Perempuan Maros

37

Maros (kla.id)

Bupati Maros Hatta Rahma dan Ketua DPRD Maros Chaidir Syam dalam penandatangan kesepakatan bersama.

Diakhir masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Maros Periode 2014 – 2019 dilaksanakan Penandatanganan Persetujuan Bersama Rancangan Perda Inisiatif tentang Sistem Perlindungan Anak dan Rancangan Perda Perlindungan Perempuan, Jumat (16/08/2019).

Ketua Pansus Ranperda Sistem Perlindungan Anak Haeriah Rahman mengatakan bahwa Perda Sistem Perlindungan Anak merupakan Kado Istimewa diakhir masa jabatan anggota DPRD bagi Anak di Kabupaten Maros yang masih dalam suasana peringatan Hari Anak Nasional.

Perda Sistem Perlindungan Anak sebelumnya telah dikonsultasikan dan mendapat masukan dari Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta masukan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan terakhir telah di fasilitasi oleh Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ujar Haeriah.

Laporan Ketua Pansus Perda SPA Haeriah Rahman

Bupati Maros Hatta Rahman dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Maros yang telah mendorong Perda Insiatif tentang Sistem Perlindungan Anak serta ucapan terima kasih atas pendampingan dari Program MAMPU Yayasan BaKTI. Perda ini diharapkan menjadi kebijakan yang mengatur sistem perlindungan anak dengan menekankan pada keterpaduan berbagai komponen dengan menggunakan pendekatan sistem yang bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tapi di dalamnya termasuk memperkuat orangtua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggungjawab dan berperan dalam perlindungan anak.

“Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengembangan sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya” kata Hatta Rahman.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Rapat Paripurna DPRD juga melaksanakan penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Perda Perlindungan Perempuan yang merupakan usulan eksekutif. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Idrus mengatakan bahwa Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan bertujuan melindungi perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat secara luas agar tercipta rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dan mencegah dan menangani resiko kekerasan dan kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

“ Perda ini mengamanatkan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Dalam Pelaksanaan Perlindungan Perempuan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan”, ujar Idrus.

Idrus juga menyampaikan terima kasih kepada Manager Program MAMPU Yayasan BaKTI Lusia Palulungan atas pendampingan dan fasilitasi kedua perda ini dengan menyiapkan tenaga ahli Prof. Dr. Syahruddin Nawi, SH, MH dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda.

Sementara Ketua Pansus Perda Perlindungan Perempuan Fitriani menjelaskan dalam laporannya bahwa perda perlindungan perempuan sebelum ditetapkan telah dilaksanakan konsultasi ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan telah di fasilitasi oleh Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perlindungan dan perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup perempuan, lanjut Fitriani.

“Perlindungan Perempuan kami yakin akan segera diterapkan dimasyarakat melalui sosialisasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan, penigkatan layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban bencana dan kekerasan, serta mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain,” tutup Fitriani.