Aktifkan Garda Batas Untuk Jaga Beranda Negara

40

Jakarta (kla.id) – Guna meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan, yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengaktifkan kembali program Garda Batas sejak 2017.

Disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, sesuai informasi dari Kepala Biro Pengelola Perbatasan Negara (PPN) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Samuel ST Padan, Garda Batas berbentuk organisasi, seperti agen (sumber informasi) yang dilatih menjadi orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap daerah perbatasan. Melalui organisasi ini, nantinya dapat menyuarakan masalah-masalah yang ada di perbatasan.
Dikatakan, organisasi yang terdiri dari tokoh pemuda dan masyarakat ini, sebenarnya sudah lama eksis di Kaltara. Karena ini merupakan program dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Hanya saja, belum berjalan maksimal. “Dikarenakan anggaran pusat yang terbatas saat itu, maka pusat meminta daerah untuk men-support program ini,” jelas Irianto.

Pada 2017, setelah dibentuk, Pemprov Kaltara memberikan pelatihan kepada para anggota Garda Batas yang dilakukan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pada 2018 kembali dilakukan pelatihan di Kecamatan Krayan. Total sampai dengan saat ini, sebut dia, sudah ada 110 personel Garda Batas di Kaltara. “Program ini akan kita lakukan secara kontinu setiap tahun. Sehingga SDM Garda Batas dari wilayah perbatasan lain yang berada di Nunukan dan Malinau, seperti Lumbis Ogong, Tulin Onsoi, Apau Kayan, Bahau dan Pujungan, juga bisa kita latih secara keseluruhan. Tentunya, akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran provinsi yang ada,” ungkap Gubernur.

Keberadaan Garda Batas, menurutnya, sangat penting. Yaitu untuk mengedukasi masyarakat, utamanya terkait dengan isu-isu yang ada di perbatasan, baik perlintasan narkoba dan aktivitas ilegal lainnya. “Intensitas pengamanan di wilayah perbatasan itu sangat penting. Untuk itu, diperlukan peran serta masyarakat,” jelas Irianto.

Agar koordinasi Garda Batas dengan stakeholder dan Provinsi Kaltara dapat berjalan, Pemprov Kaltara telah membuat aplikasi sarana komunikasi berbentuk group WhatsApp, serta pesan singkat lainnya. “Jika ada persoalan, baik isu terkait dengan peredaran narkoba, aktivitas ilegal dan pembangunan di perbatasan bisa segera melapor ke provinsi,” imbuhnya. Tahun depan, rencananya pelatihan serupa akan digelar di Apau Kayan, Kabupaten Malinau.

(humas)