Bupati Bantaeng Terima Penghargaan APE Dari Kementerian PPPA RI

40
Bantaeng meraih penghargaan APE tahun 2016, 2017 dan 2018.
Bupati Bantaeng (tengah) usai menerima penghargaan APE dari Menteri PPPA di Jakarta (19/12/2018).

Jakarta (kla.id)
Rabu (19/12). Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bantaeng patut berbangga atas prestasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pasalnya Pemerintah Pusat kembali menganugerahkan penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) kategori Madya sebagai penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI).

Penghargaan diterima Bupati Bantaeng, H Ilham Azikin dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu siang, 19 Desember 2018.

Saat penerimaan, Bupati Bantaeng didampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPPA) Kabupaten Bantaeng, Harmoni bersama Kasi Pengumpulan Data dan Pengarus Utamaan Gender, Rosnaeni, Kasi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak, Ramlah dan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Mardiah.

Selain Kabupaten Bantaeng, 14 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan juga menerima penghargaan APE yakni Sidrap, Selayar, Sinjai, Luwu Timur, Makassar, Bone, Luwu, Bulukumba, Maros, Wajo, Parepare, Soppeng, Luwu Utara dan Pangkep. Ditambah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kategori Mentor.

Totalnya mencapai 159 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Bantaeng sendiri pernah menerima penghargaan sama di tahun 2016 dan 2017 masing-masing kategori Madya. Diketahui ada 4 kategori untuk Penghargaan APE yakni Pratama, Madya, Utama dan Mentor.

Harmoni kepada AMBAE menyatakan bahwa Bantaeng sudah layak naik ke peringkat Utama karena aplikasi di lapangan sangat signifikan terkait upaya Pemkab bersama seluruh jejaring dalam bidang Pengarus Utamaan Gender (PUG) serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

“Kendalanya kita belum punya Peraturan Daerah (Perda) yang mengikat. Mudah-mudahan penghargaan ini memacu semangat Pemkab Bantaeng mendorong lahirnya Perda PUG”, harapnya.

Di tempat sama, Bupati Bantaeng menghaturkan selamat kepada semua pihak yang telah berkomitmen dalam pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantaeng.

“Terutama kepada seluruh OPD baik OPD “driver PUG” maupun seluruh OPD pendukung implementasi PUG. Kita berharap ke depan bisa ditingkatkan”, tuturnya.

Tak hanya Pemerintah, upaya PUG di daerah ini melibatkan jejaring non Pemerintah seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Anak Butta Toa, Jaringan Disabilitas serta sejumlah lembaga pemerhati perempuan dan anak. (AMBAE)