Desa Jenetaesa Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Untuk Wujudkan Desa Layak Anak

70
Kepala DP3A Idrus menyampaikan materi Indikator Desa Layak Anak

Maros (kla.id)

Berupaya mewujudkan Desa Layak Anak, Pemerintah Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang melaksanakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dengan Tema ” Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak” bertempat di Aula Kantor Desa Jenetaesa, Minggu (12/5/2019).

Kegiatan dihadiri oleh 32 peserta dari unsur pemuda, Tim Penggerak PKK Desa, Kader Bina Keluarga Balita, para Ketua RT, para Kepala Dusun, forum anak dan perangkat desa.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Jenetaesa Hasanuddin yang sekaligus pamit kepada seluruh peserta karena masa jabatannya akan berakhir tanggal 15 Mei 2019 dan akan dilantik Kepala Desa baru hasil pemilihan secara serentak Oktober 2018 yang lalu.

Semoga Kepala Desa yang baru dapat mewujudkan Desa Jenetaesa menjadi Desa Layak Anak dan melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, harap Hasanuddin.

Camat Simbang Muhammad Hatta yang hadir sekaligus membawakan materi terkait peran Pemerintah Kecamatan dalam perlindungan anak, menyampaikan bahwa perlindungan anak dari kekerasan merupakan tanggung jawab semua pihak dan akan berupaya mendorong unsur forum pimpinan kecamatan untuk melakukan koordinasi dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak dan anak merupakan asset penerus generasi yang harus dijaga, ujar Hatta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Idrus hadir memberikan materi Indikator Desa Layak Anak. Desa Layak Anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan, ujarnya.

Selanjutnya Idrus menyampaikan bahwa untuk mewujudkan desa layak anak perlu memenuhi beberapa indikator yaitu :

  1. Kebijakan/peraturan desa tentang perlindungan anak.
  2. Data/profil anak desa yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya.
  3. Forum Anak Desa aktif dan terlihat dalam Musrenbang Desa.
  4. Kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya.
  5. Forum Anak Desa berperan sebagai Pelopor dan Pelapor.
  6. Seluruh anak mendapatkan kutipan akta kelahiran.
  7. Tidak ada perkawinan anak.
  8. Tidak ada gizi buruk.
  9. Semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal.
  10. Ada Ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA).
  11. Ada kelompok konsultasi keluarga.
  12. Ada ruang publik bebas asap rokok.
  13. Ada layanan PAUD-HI.
  14. Ada ruang/taman bermain bagi anak.
  15. Inovasi Desa/Kelurahan Untuk Menjadi Layak Anak.

Kabupaten Maros telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak yang mengatur bahwa Desa Layak Anak merupakan bagian dari Kabupaten Layak Anak yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, ujar Idrus.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnsmigrasi telah melaksanakan kesepakatan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 24 April 2019 yang bertujuan meningkatkan sinergi dan kerjasama termasuk dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata Idrus.

Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelantikan kepala desa yang baru dan akan segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), diharapkan dalam penyusunan RPJMDes dapat mengintegrasikan isu perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dengan menyiapkan data terpilah agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dirasanakan manfaatnya oleh semua masyarakat desa tanpa ada seorang pun yang tertinggal atau ‘no one left behind’ yang menjadi tren pembangunan global saat ini, tutup Idrus (*).