Dialog Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kubu Raya Dengan Tim Verifikasi Lapangan Penilaian KLA Tahun 2019

59

Kabupaten Kubu Raya (kla.id) –  Kabupaten Kubu Raya kembali mengikuti penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun  2019. Sempat gagal di tahun-tahun sebelumnya, kali ini Kubu Raya memasang target keberhasilan meraih penghargaan KLA tahun 2019. Bupati Kubu Raya “Muda Mahendrawan” mengatakan pemerintah telah mengembangkan kebijakan Kabupaten Layak Anak.
“Tujuannya mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi. Kebijakan KLA bertujuan mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan,” tuturnya saat menghadiri Dialog Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Indikator KLA Tahun 2019 di Hotel Dangau Kubu Raya, Jumat (17/5).
Kata Muda, kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan implementasi dari tindaklanjut komitmen dunia melalui ‘World Fit for Children’, dimana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya. Ia menjelaskan ada 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam satu kelembagaan dan lima kalaster pemenuhan hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
“Nah, hak-hak anak di dalam klaster tersebut akan dinilai, apakah pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha telah berperan dalam pemenuhan hak anak tersebut,” terangnya.
Muda memaparkan kelima klaster tersebut yakni hak sipil dan kebebasan. Kemudian hak linkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lalu hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Selanjutknya hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya. Dan terakhir hak perlindungan khusus.
“Sejak tahun 2010 pemerintah daerah sudah menginisiasi untuk menjadikan Kabupaten Kubu Raya Layak Anak dan kebijakan ini telah masuk ke dalam RPJMD dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak,” tuturnya.
Muda juga menuturkan pemerintah Kubu Raya telah berupaya memenuhi hak anak dengan berbagai macam program kegiatan. Di antaranya pelayanan kepemilikan akta kelahiran gratis, pemberian makanan tambahan anak sekolah, pembentukan satu PAUD untuk satu desa, pengobatan gratis termasuk pemberian seragam sekolah, pembentukan Forum Anak Daerah.
“Termasuk juga keikutsetaan Forum Anak dalam Musrenbang. Selain itu kami juga bekerja sama dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten Kubu Raya, “Jelasnya.
Muda menilai pada dasarnya sejak awal predikat kabupaten layak bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak dan menjamin ruang tumbuh kembang anak yang layak.
“Sebetulnya sejak awal saya melihat sudah banyak regulasi kebijakan yang dibuat berkaitan dengan pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan terhadap anak,” l

katanya. Hanya saja  semua kebijakan yang sebelumnya pernah dibuat, idealnya harus dikristalisasi dan diwujudkan lebih komprehensif. “Salah satu regulasi yang sudah kami buat adalah Perda Kabupaten Layak Anak dan dari Perda ini akan kita susun petunjuk teknisnya yang diharapkan akan selesai pada tahun ini,” jelasnya.
Seiring dengan penyusunan regulasi kebijakan dalam bentuk Perbup, dalam RPJMD Kubu Raya lanjutnya juga telah mengakomodir mengenai Kabupaten Layak Anak. Muda pun optimis ke depan predikat Kabupaten Layak Anak bisa diraih kabupaten ini, apalagi letak Kubu Raya berbatasan langsung dengan Ibu Kota Kalimantan Barat. “Bagi saya, tidak sekedar meraih penghargaan sebagai kabupaten layak anak dalam formalitas saja, namun yang paling penting adalah optimalisasi penerapan kebijakan yang mendorong pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan terhadap anak bisa terus dilakukan. Dan saya kira kita harus berjuang sama-sama untuk mewujudkannya”, ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kubu Raya, “Titus Nursiwan”, mengakui meski masih terdapat sejumlah kasus terhadap anak, namun kendala untuk mendorong pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan terhadap anak di Kubu Raya beberapa tahun terakhir tidak lagi berat. “Beberapa upaya terus kami lakukan untuk mendorong optimalisasi pemenuhan hak terhadap anak seperti berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk badan usaha dan sejenisnya, jelasnya.
Disinggung mengenai masih adanya kasus atau persoalan yang terjadi pada anak-anak di Kubu Raya seperti terjerat penyalahgunaan narkoba, hingga pelecehan seksual, kata Titus untuk mengatasi hal tersebut secara rutin pihaknya juga melakukan sosialisasi.
“Di Kubu Raya kan ada 20 kampung KB, jadi kami setiap bulan turun ke lapangan melakukan sosialisasi sekaligus mengedukasi masyarakat untuk memberantas tiga penyakit sosial seperti kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba dan nikah muda” paparnya.
Ditanya jumlah kasus kekerasan yang dialami anak di Kubu Raya, kata Titus dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Menurutnya tahun 2018 lalu terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan sejak awal Januari hingga Mei 2019 jumlah kasus terhadap anak sebanyak 4 kasus.
“Kasus yang terjadi pada anak ini pada umumnya yakni pelechan seksual. Kasus ini menjadi perhatian khusus bagi kami dan akan terus kami upayakan untuk diminimalisir,” ungkapnya. ( Teguh)