DP3A Maros Sosialisasi Dekela di Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

51

 

Kadis P3A Maros Idrus menyampaikan materi Desa Layak Anak

Maros (kla.id)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros melaksanakan Rapat Koordinasi Sinergitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serta Pengawasan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Kamis (28/02/2019).

Rapat koordinasi dihadiri oleh 80 Kepala Desa yang didampingi Sekretaris dan Bendahara Desa yang dipimpin oleh Kepala PMD Husair Tompo. Hadir sebagai narasumber pada rapat ini adalah Kepala Kantor Pajak Pratama Maros yang juga memberikan penghargaan kepada desa yang melaksanakan pengelolaan pajak Dana Desa terbaik, yang kemudian dilanjutkan Inspektur Kabupaten Maros tentang pengawasan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Sebelum kegiatan rapat koordinasi selesai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, Idrus diberi kesempatan untuk memberikan materi Pengembangan Desa Layak Anak dihadapan para Kepala Desa sekaligus menyampaikan beberapa program prioritas DP3A yang membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pemerintah desa.

Sosialisasi Dekela di Rakor Pemerintahan Desa

Kabupaten Maros telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak yang di dalamnya juga mengatur Desa/Kelurahan Layak Anak. Perda KLA ini juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak yang diharapkan menjadi panduan bagi Desa/Kelurahan dalam mendukung Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Layak Anak, kata Idrus.

DP3A Kabupaten Maros mengharapakan dukungan dari para Kepala Desa untuk bersama-sama melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Maros. ” Kami bersedia untuk turun ke desa memberikan sosialisasi dan promosi hak anak serta pendampingan pembentukan forum anak”, lanjut Idrus.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, kampanye, promosi dan pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak menjadi salah satu prioritas termasuk penyuluhan cegah kawin anak.

“Apabila ada pertemuan di desa seperti arisan PKK desa, rapat koordinasi desa dan pertemuan lainnya yang melibatkan masyarakat, DP3A bersedia hadir untuk mengisi pertemuan dengan sosialisasi atau penyuluhan sekaligus memperkenalkan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) atau materi sesuai kebutuhan desa”, tutup Idrus (*)