DP3ACSKB Babel lakukan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak

196
Materi Evaluasi SPA Oleh Narasumber Pusat

Bangka Tengah — Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak di Hotel Novotel Bangka Tengah pada Kamis (15/11/2018). Acara ini dibuka oleh Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanti. Kegiatan evaluasi ini menghadirkan narasumber Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Hasan.

“ada lima elemen yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi sistem perlindungan anak (SPA) yakni sistem hukum dan kebijakan, sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan pidana anak, sistem perubahan perilaku sosial, dan sistem data dan informasi perlindungan anak” jelas hasan.

Materi Evaluasi SPA Oleh Kepala DP3ACSKB Babel

Perlindungan terhadap anak ini bertujuan agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, derajat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan. “secara garis besar ada tiga hal yang menjadi permasalahan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni stunting,angka perkawinan anak yang masih cukup tinggi bahkan menduduki peringkat ketiga se Indonesia, dan angka kekerasan anak yang masih cukup tinggi” ungkap Susanti.

Susanti juga menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dari segi hukum dan kebijakan telah ada Peraturan Daerah (perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2018 tentang pengembangan kampung KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menjadikan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) sebagai rujukan dalam menyusun rencana kerja dan program untuk mencapai kesejahteraan anak.

Foto Bersama Narasumber dan Peserta Evaluasi SPA

Dari segi sistem peradilan pidana anak upaya yang dilakukan yaitu tergambar dari telah dibentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam mendukung sistem peradilan yang memprioritaskan kepentingan anak. Dari segi sistem perubahan perilaku sosial, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menginstruksikan seluruh lintas sektor untuk bersinergi mewujudkan Provinsi layak anak yang dimulai dari tingkat Kabupaten/kota untuk mencegah perubahan perilaku sosial negatif terhadap anak. Dari segi sistem data dan informasi perlindungan anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan Sistem Data Gender dan Anak (SIGA) sebagai dasar komprehensif dalam membuat perencanaan kebijakan yang pro terhadap perlindungan anak.

“kedepannya saya harap sistem perlindungan anak bisa diselesaikan secara lintas sektoral, karna selama ini penyelesaian masalah anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dilakukan secara parsial” harap Susanti. (ayu)