DPPA Maros Sosialisasi Pencegahan dan PenangananTPPO

67

Maros (kla.id)

Wakil Bupati Maros H. Andi Harmil Mattotorang membuka sosialisasi TPPO

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan hak asasi manusia, tindak pidana ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan defenisi mengenai perdagangan orang, yaitu “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan layanan atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros melaksanakan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Ruang Pola Kantor Bupati Maros (Senin, 18 September 2019).

Sosialisasi dibuka oleh Wakil Bupati Maros H. Andi Harmil Mattotorang yang dalam sambutannya mengatakan “sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) ini merupakan upaya menigkatkan kapasitas bagi masyarakat, aparat penegak hukum, Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang”.

H. Andi Harmil Mattotorang menambahkan “dengan memiliki pemahaman yang baik, lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat melakukan deteksi dini upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak”.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Maros Sulastri menyampaikan bahwa maksud kegiatan ini adalah sebagai upaya bersama mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penanganan bersama bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Maros, dengan tujuan :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman peserta Sosialisasi pencegahan dan penanganan
2. Untuk meningkatkan kapasitas para peserta dan Gugus Tugas Kabupaten pencegahan dan penanganan TPPO, agar saling bersinergi dalam upaya mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak.
3. Tersosialisasikannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Peserta Sosialisasi terdiri dari anggota gugus tugas TPPO (OPD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Camat dan Lembaga Masyarakat), Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Puskesmas, Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan, serta Forum Anak.


Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Idrus mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten dalam upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Maros telah terbentuk Gugus Tugas Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Maros. Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten ini terdiri dari wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, Organisasi Masyarakat, lembaga swadya masyarakat, organisasi profesi, peneliti/akademisi.
Di Kabupaten Maros, sampai saat ini belum ada data/laporan mengenai tindak pidana perdagangan orang (trafficking), namun kita tidak boleh lengah karena kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisir dan terselubung sehingga lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat serta mereka yang tergabung dalam Gugus Tugas PP- TPPO perlu saling koordinasi dan bekerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Melihat perpindahan penduduk dari desa ke kota, dari daerah ke daerah lain dalam negeri dan TKW/TKI yang ke luar negeri, berpeluang dan tidak menutup kemungkinan kejahatan trafficking dapat saja terjadi khususnya bagi perempuan dan anak warga Kabupaten Maros.
Gugus Tugas Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi transparansi dan akuntabilitas serta melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan (Trafficking) dan eksploitasi seksual anak.
Kegiatan sosialisasi menghadirkan Kanit PPA Polda Sul Sel KOMPOL HJ. ROSMINA,SH,MH dengan materi Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan LBH Dewi Keadilan Ema Husain dengan materi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat.

Narasumber Kanit PPA Polda Sul Sel

Kanit Polda mengatakan Modus Operandi TPPO : Pemalsuan ( Identitas, Surat-Surat , dll), Penipuan / bujuk rayu dengan janji gaji besar namun dijadikan PSK, Penyekapan / dilarang keluar dari tempat bekerja, Tidak terima upah atau dibayar sebagian, Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau wajib setor kepada agen/sponsor/mucikari, Bekerja melebihi batas ketentuan dan atau tidak ada waktu libur, Pemerasan / ancaman pemerasan (Misal akan dibongkar identitasnya, diinfokan kepada pihak keluarga, dsb), Penjeratan hutang, Pengancaman / pengawasan ketat, Tidak mengurus / memegang sendiri surat identitas diri / dokumen perjalanannya atau gunakan identitas palsu yang disiapkan pelaku,  Ditransfer dari majikan ke majikan lain, Manfaatkan jaringan komunikasi (Hp, Internet) antar pelaku tidak bertemu, Pengiriman dengan kedok duta kesenian dan Penyalahgunaan Paspor Umrah, Visa ( Gunakan Visa Pelajar Ke Negara Tetangga).

Sanksi Pidana : Pidana Pokok : Tindak Pidana yang Diancam Pidana Penjara 3 Th S/D 15 Th Dan Denda Minimal Rp. 120 Jt Dan Maksimal Rp. 600 Jt Adlh ( Psl 2, 4, 5, 6, , 10, 11, 12, 21 Ayat 3 ), Pidana Pemberatan ( Pidana yang diperberat terhadap yang Perberat Kondisi Perdagangan Orang : Pelaku Adalah Pejabat Negara ( Psl 8 ), Tp Dilakukan Olh Korporasi ( Psl 15 ), Tp Dilakukan Olh Kelompok Kejahatan Terorganisir ( Psl 16 ), Korban Adalah Anak ( Psl 17 ), Tindak Pidana Terkait : Memalsukan Dokumen Negara untuk Memfasilitasi Perdagangan orang ( Psl 19 ), Kesaksian Palsu ( Psl 20 ), Penyerangan Fisik selama Proses Peradilan ( Psl 21 ), Sengaja Mencegah Proses Peradilan ( Psl 22 ), Membantu Pelarian Pelaku Dlm Proses Peradilan ( Psl 23 ), Memberitahukan Identitas Saksi atau Korban ( Psl 24 ), Hukuman Komulatif : Sanksi yang diberikan sesuai Psl 2,3,4,5,6,7,9 termasuk tindak pidana Terkait Perdagangan Org Mulai Psl 19 S/D Psl 24 : Diterapkan Secara Komulatif, Pidana Denda Akan Diterapkan Bersamaan dengan Pidana Penjara, Bagi Terpidana yang dihukum Seumur Hidup Denda yang Dijatuhkan Minimal Rp. 200 Jt /Maksimal Rp. 5 M (Psl 7 Ayat 2).

Narasumber Ema Husain (Dewi Keadilan)

Sementara Ema Husain mengatakan Faktor penyebab TPPO adalah :
• Kemiskinan;
• Pendidikan rendah;
• Ketenagakerjaan; sejak krisis ekonomi tahun1998, jumlah anak yang bekerja terus meningkat.
• Migrasi keluar desa atau keluar negeri; semakin banyaknya pekerja/tenaga kerja yang menjadi korban traficking.
• Ketahanan keluarga yang rapuh.
• Ketidaksetaraan gender dan budaya patriarkhi; anak adalah milik orang tua sehingga orang tua bisa memperlakukan sesuai kehendaknya.
• Gaya hidup Konsumtif; keinginan yang tidak berdasar pada kebutuhan.
• Penegakan hukum terhadap pelaku yang belum tegas dan konsisten.

Pencegahan oleh masyarakat :
Pertama, Membentuk Lembaga Anti Perdagangan Orang pada level desa, guna menggagalkan setiap pengiriman tenaga kerja ke luar negeri maupun dalam negeri secara ilegal/non prosedural (pemalsuan umur dan dokumen lainnya).
Lembaga Anti Perdaganagan Orang ini harus bersinergi dengan pihak terkait seperti lembaga keagamaan, pemerintah desa setempat, LSM/NGO, institusi penegak hukum dan gugus tugas trafficking.
Kedua, Melakukan pertemuan rutin dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dari Lembaga Anti Perdaganagan Orang dalam menangani/ advokasi kasus-kasus terkait TPPO.
Ketiga, Melakukan deteksi dini terhadap kesiapan mental dan ketrampilan dari warga yang ingin/akan bermigrasi, dengan cara pendokumentasian (pencatatan) setiap warga yang akan bermigrasi. Pendokumentasian ini terkait dengan: identitas penduduk yang bermigrasi, fakta kebenaran kelengkapan dokumen, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh calon pekerja migran serta dukungan keluarga.
Keempat, Melakukan pengumpulan data, pemetaan, dan pendokumentasian kasus-kasus korban TPPO. Pendokumentasian kasus korban TPPO terkait: identitas dan kondisi korban, fakta dan informasi yang berhubungan dengan terjadinya TPPO, pengalaman dan harapan korban, serta kondisi korban sejak berangkat sampai dinyatakan sebagai korban TPPO.
Kelima, Melakukan kajian dan pendidikan masyarakat sebagai dasar melakukan advokasi dan sosialisasi untuk peningkatan kesadaran publik tentang TPPO, kepada kelompok-kelompok masyarakat.
Keenam, Melakukan advokasi yang mendorong/merevisi terbitnya kebijakan (PERDA/PERDES) tentang TPPO dan mekanisme layanan bagi korban.
Ketujuh, Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan tentang perlindungan terhadap korban TPPO (terutama perempuan dan anak).
Kedelapan, Melakukan penyuluhan hukum terkait pemberantasan TPPO yang melibatkan Kepolisian dan/atau Kejaksaan Negeri.
Kesembilan, Membangun dan memperkuat jaringan masyarakat sipil, khususnya kalangan perempuan yang termarjinalkan melalui pendidikan kritis, pengorganisasian dan konsolidasi.
Kesepuluh, Melakukan pelatihan keterampilan bagi para calan/pekerja migran tentang manajemen keuangan agar mampu mengelola keuangan secara tepat