FGD Strategi Perlindungan Perempuan & Anak Di Kecamatan Woja Dompu

49

Dompu~NTB Kla.id, Menindak lanjuti Kegiatan Pertemuan Strategi Perlindungan Perempuan dan Anak (18/07~2019) bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Dompu, kegiatan selanjutnya dalam rangka menggali Permasalahan Terkait Isu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Dompu, diawali dengan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja ~ Dompu.

Kegiatan tersebut diawali dengan Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu HJ. DARYATI KUSTILAWATI, SE.,M.Si “Kegiatan FGD Strategi Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Dompu yakni GARDU TANGKAS PERAK (Gerakan Terpadu Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak)”

UMI YAT melanjutkan “Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia kini kian marak dan mencemaskan. Padahal seluruh komponen Pemerintah dan Masyarakat Sipil telah berjuang keras mengatasinya. Mengapa perjuangan itu sejauh ini terkesan kurang efektif? Inikah saat yang tepat untuk “meningkatkan status” masalah ini menjadi sejajar dengan Terorisme dan Narkoba?”

“Kekerasan terhadap perempuan” dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Mirip dengan itu, pengertian “kekerasan terhadap anak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia kini kian marak dan mencemaskan. Padahal seluruh komponen pemerintah dan masyarakat sipil telah berjuang keras mengatasinya. Mengapa perjuangan itu sejauh ini terkesan kurang efektif? Inikah saat yang tepat untuk “meningkatkan status” masalah ini menjadi sejajar dengan terorisme dan narkoba?

Meski konsekuensi hukumannya cukup berat, dan kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil pun telah bekerja keras mengatasinya dengan menghabiskan dana serta sumber daya lainnya yang kian tahun semakin meningkat, namun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di negeri ini justru bertambah gawat dan mengkhawatirkan. Sepertinya para pelaku kekerasan itu tidak keder sedikit pun.

Forum Group Discussion (FGD) Strategi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Kecamatan Woja Kabupaten Dompu (19/06~2019) dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kandai Dua ~ Woja dengan menghadirkan Elemen sebagai berikut ; (1) Pemerintah Kecamatan/Camat Woja; (2) Pemerintah Kelurahan/Lurah Kandai Dua; (3) Ketua/Unsur LPM Kelurahan Kandai Dua; (4) Pendamping Desa/Kelurahan Kecamatan Woja/TPAD; (5) Kepala Lingkungan Bali Bunga; (6) Unsur Tokoh Agama; (7) Unsur Tokoh Pemuda; (8) Unsur Tokoh Wanita; dan (9) Unsur Kader PKK Kelurahan Kandai Dua.

Dari Hasil FGD dimaksud dihasilkan beberapa Rekomendasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
a) Akan disediakan sebuah Bangunan dengan Nama Rumah Perak, merupakan sebagai Pusat dari Kegiatan Pembinaan, Konselling dan tempat kegiatan sehari~hari bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak maupun bagi Warga sekitarnya;
b) Akan dibentuk SATGAS GARDU TANGKAS PERAK
c) Menyusun SOP sebagai acuan maupun Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Petugas SATGAS GARDU TANGKAS PERAK

Dalam FGD ini UMI YAT mengutip pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia YOHANA “Hal yang perlu diperhatikan adalah pembinaan yang dimulai dari keluarga yang mampu membentuk ketahanan keluarga, serta kepekaan dari komunitas atau masyarakat di lingkungan keseharian anak. Sehingga nantinya lambat laun akan terbentuk budaya di masyarakat bahwa semua anak-anak Indonesia adalah anak kita sendiri yang harus dilindungi haknya. Dengan begitu anak-anak pun akan lebih merasa aman dan terlindungi”

Kekerasan terhadap anak perempuan merupakan kasus ketiga terbanyak (1.417 kasus) setelah kekerasan dalam pacaran. Presentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41 persen (3.951 kasus) diikuti kekerasan seksual 31 persen (2.988 kasus), kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi.
Sementara kekerasan di ranah publik mencapai angka 3.915 kasus dimana kekerasan seksual menempati peringkat pertama yaitu sebanyak 2.521 kasus, diikuti kekerasan fisik 883 kasus, kekerasan psikis 212 kasus dan kategori khusus yakni trafficking 158 kasus, sementara kasus kekerasan seksual pada pekerja migrant 141 kasus.
Tiga jenis kekerasan seksual di ranah publik adalah pencabulan (1136 kasus), perkosaan (762 kasus) dan pelecehan seksual (394 kasus).

“Kita semua terhenyak dengan besarnya dan kompleks serta ekstrimnya kekerasan yang sekarang yang terjadi di ranah domestik. Kekerasan terhadap istri dari lima tahun terakhir, sangat terlihat kekerasan yang sangat dominan terjadi. Sekarang kita dibuat marah dengan incest, marital rape yang bentuk-bentuknya sangat tidak manusiawi,” kata UMI YAT
[Yd/P3A Dpu]