Gorontalo dan Kutai Kartanegara Siap Menuju Kota Layak Anak

219

Bekasi. KLA. Org – Keberadaan Kabupaten / Kota Layak Anak di kabupaten Gorontalo dan Kutai Kartanegara mendapatkan sambutan dan dukungan dari masyarakat, LSM, dan instansi Pemerintah, sehingga kedepan diharapkan Gorontalo dan Kutai Kartanegara betul terwujud menuju Kabupaten Layak Anak. Hal ini disampaikan oleh wakil dari Gorontalo dan Kutai Kartanegara dalam pemaparan Laporan Kajian KLA di Hotel Horison, Bekasi (18/4).
Diskusi yang dipandu oleh Dra. Marni Dawam Rahajo, MPH, Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, menekankan bahwa Definisi KLA secara lengkap harus dilihat pada draft peraturan Meneg PP, yang diharapkan segera ditandatangani, yaitu “serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak. “

Dilihat dari penggunaan istilahnya, KLA merupakan upaya menuju kota yang layak bagi anak, bukan justifikasi atau penilain bahwa suatu kota sudah atau belum layak bagi anak, karena untuk mewujudkan KLA memerlukan waktu yang lama bisa 15-20 tahun atau lebih.
Saat ini komitmen pimpinan daerah terlihat semakin meningkat, hal ini ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Perda yang peduli anak, anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak meningkat dan terbentuknya lembaga perlindungan anak, terutama bila dibandingkan dengan 4 atau 5 tahun yang lalu.
Pada umumnya para stake holders semakin mengenal, familiar atau terbiasa dengan istilah KLA, hal ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif dalam mewujudkan program-program yang responsif anak.

Dalam melaksanakan kebijakan KLA, tidak perlu ada penyatuan anggaran dalam satu instansi atau lembaga tertentu, mengingat program-program perlindungan anak tersebar di berbagai dinas atau lembaga. Sehingga yang diperlukan adalah mensinergikan anggaran melalui Rencana Aksi Daerah yang di fasillitasi oleh Gugus Tugas KLA.
Hasil kajian ini sekaligus merupakan masukan dan bahan yang akan didiskusikan dalam workshop KLA dan hasilnya akan digunakanuntuk menyempurnakan draft kebijakan KLA.
Sedangkan menuru DR. Wahyu Hartomo, MSc, Asisten Deputi Urusan Masalah Sosial Deputi IV KPP, menyatakan bahwa presentasi hasil kajian ini merupakan masukan penyempurnaan laporan kajian KLA di 5 Kabupaten/kota yang merupakan bahan masukan bagi pemerintah kabupaten/kota dan bagi gugus tugas KLA dalam membuat rencana aksi daerah KLA.
Hasil kajian ini menjadi bahan untuk penyempurnaan Indikator KLA terutama untuk mengakomodir kepentingan lokal.

seminar ini menegaskan bahwa syarat untuk mengembangan KLA harus ada; Gugus Tugas KLA yang kemudian bertugas untuk menyususn Data Dasar, yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan Fokus Pogram yang secara rinci diuraikan dalam Rencana Aksi Daerah KLA.