ICJ Kerjasama Pemkab Maros Diskusi Multistakeholder Cegah Perkawinan Anak

104
Pembukaan oleh Sekda Maros, Baharuddin

Maros (kla.id)

Perkawinan anak, merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Menyikapi fenomena tersebut, maka salah satu lembaga yang mendapat sokongan dari Australia – Indonesia Partner For Justice 2 (AIPJ2) yakni Institute of Community Justice (ICJ) Makassar menggelar pertemuan Multistakeholder Cegah Perkawinan Anak bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros di Hotel Grand Town Maros, Rabu (13/03/2019).

Kegiatan diskusi dibuka oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Baharuddin yang membacakan sambutan Bupati Maros dan sekaligus membuka kegiatan diskusi yang menyampaikan bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan pernikahan usia anak, sangat diharapkan peran pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertemuan hari ini diharapkan menjadi dasar untuk menyusun kesepakatan bersama tentang integrasi  issu pencegahan kawin anak ke dalam proses perencanaan khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

“Pada kesempatan ini pula diharapkan keterlibatan dan upaya dari semua pihak khususnya yang hadir pada kegiatan ini untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan pernikahan anak yang berdampak buruk kepada anak, dan pemerintah akan melakukan upaya perlindungan terhadap tumbuh kembang anak karena anak adalah amanah, dan anugerah dari tuhan yang maha esa yang merupakan potensi serta generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis sebagai pewaris bangsa dan memikul tanggungjawab besar, maka negara menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk melindungi dari praktek pernikahan usia anak”, kata Baharuddin menutup sambutannya.

Diskusi di Fasilitasi oleh Ketua LPA Sul Sel, Fadiah Machmud

Kegiatan diskusi dihadiri dari berbagai pihak, Angggota Komisi III DPRD, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, DP3A, DPMD, Disdukcapil, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 2 perwakilan Camat, 2 perwakilan Kelurahan dan 5 perwakilan Desa, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Masyarakat MAUPE, Dewan Pendidikan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maros, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Maros, perwakilan media RRI dan Celebes TV, serta Forum Anak Buttasalewangan Maros.

“ICJ terus berupaya mendorong semua sektor, untuk berperan dalam pencegahan terjadinya perkawinan anak. Dan permasalahan ini, tidak akan bisa diselesaikan di satu pihak saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama (kolaborasi) seluruh kalangan harus turun tangan mencegah permasalahan terjadinya perkawinan anak,” ujar Direktur ICJ Makassar, Sunem Fery Mambaya, dalam sambutannya pada Kegiatan Diskusi Multistakeholder “Mendorong Peran Multistakeholder Secara Partisipatif Dalam Pencegahan Perkawinan Anak”.

Diskusi tersebut digelar sebagai salah satu upaya menekan semakin tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Maros . Fery mengemukakan bahwa terjadinya kasus pernikahan anak merupakan tamparan keras sekaligus bukti yang menandakan bahwa instansi, dinas terkait, dan berbagai stakeholder lainnya tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Dan permasalahan perkawinan anak, termasuk kejahatan besar untuk anak.

“Generasi penerus akan terputus apabila perkawinan anak dibiarkan terjadi serta tidak dicarikan solusi. Dampak lainnya yakni tidak ada lagi generasi, karena kita memaksakan, anak cepat dewasa. Kemudian bagaimana hak mereka yang lain, misalnya hak pendidikan hingga hak untuk tumbuh dan berkembang serta lain-lain akan terpotong ketika mereka dinikahkan,” ungkap Fery.

Peserta dari HWDI ikut berdiskusi

Menurut Direktur ICJ Makassar, pencegahan pernikahan anak telah lama dicanangkan, namun tidak kunjung selesai. “Setiap cara pencegahan perkawinan anak sangat berbeda-beda. Untuk itu, melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder, maka permasalahan yang telah lama tidak selesai ini, bisa menghasilkan mufakat yang berpihak kepada anak,” jelasnya.

Fenomena pernikahan anak di Kabupaten Maros menjadi salah satu permasalahan serius yang harus ditangani secara cepat. Kendati pernikahan usia anak di Kabupaten Maros belum tergolong tinggi, namun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Maros menilai angka pernikahan anak terus meningkat tiap tahunnya.

Kepala Dinas PPPA Maros, Idrus, mengatakan bahwa  diskus bertujuan untuk menyampaikan  kepada peserta terkait hasil FGD yang telah dilakukan bersama tokoh kunci di Kabupaten Maros, merumuskan point-point krusial yang akan menjadi bahan penyusunan draft kebijakan berupa Surat Edaran dan Peraturan Bupati tentang pencegahan pernikahan anak, serta menyusun kesepakatan bersama tentang integrasi  issu pencegahan kawin anak ke dalam proses perencanaan khususnya di tingkat desa.

Kadis PPPA Maros, Idrus memberikan materi Kebijakan Kab. Maros Pencegahan Pernikahan Anak.

“Untuk melakukan pencegahan pernikahan anak, perlu keterlibatan semua elemen masyarakat. Ia menyebutkan, penyebab terjadinya pernikahan anak di Maros karena kemauan orang tua dan kebanyakan di antara mereka memiliki hubungan kekerabatan. “Selain itu, pergaulan beresiko dan faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya pernikahan anak,” pungkas Idrus menutup wawancaranya.