Bandung (kla.id) – Website Kabupaten Kota Layak Anak menjadi jembatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam pencapaian dan pengembangan kelembagaan KLA secara menyeluruh. Hal itu disampaikan oleh Lenny N.Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI) kepada para peserta Pelatihan Website Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017 di Hotel Best Western Bandung, Kamis (27/10).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan hal-hal apa yang perlu dan patut untuk ditayangkan di website yang berkaitan dengan pencapaian dan pengembangan KLA. “Hal-hal yang ditayangkan di website adalah hal-hal yang sifatnya positif, seperti misalnya penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang ditayangkan cara penanganannya, bukan ABK/ABH nya, atau best practice lainnya yang sifatnya positif”, ujar Lenny. Selain itu disampaikan pula, keaktifan pengisian website KLA baik itu dari berita dari kabupaten/kota atau provinsi menjadi salah satu indikator keberhasilan komitmen Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau provinsi dalam pengembangan KLA.
Kegiatan Pelatihan Website Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017 ini dibuka oleh Lenny N.Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPP-PA RI dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi se Indonesia yang membidangi website. Materi langkah-langkah pengisian website dan tata cara penulisan berita disampaikan oleh Hamid Pattilima selaku Fasilitator Website. Para peserta dilatih dan mempraktikkan bagaimana menulis sebuah berita dengan baik dan memasukkannya ke dalam website KLA nasional.
Provinsi Jawa Timur khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) menyambut baik kegiatan pelatihan ini. Dengan adanya dukungan dan advokasi dari KPP-PA RI, DP3AK Provinsi Jawa Timur siap untuk mendiseminasikan hasil pelatihan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kabupaten/kota se Jawa Timur. Harus ada koordinasi yang optimal bagi anggota Gugus Tugas KLA Provinsi Jawa Timur agar semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan KLA bisa ditayangkan dalam website KLA Nasional.
Agar berita yang ditayangkan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus ada manajemen yang baik dari tim pengelola website di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Perlu ditunjuk penanggung jawab atas berita yang ditayangkan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Diharapkan DP3AK Provinsi Jawa Timur dapat menjadi penggerak dalam partisipasi pengisian website KLA Nasional. (H.K)
