Kabupaten Maros Melaksanakan Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak

354

Maros (kla.id)

Bupati Maros Hatta Rahman dan Ketua TP. PKK menandatangani spanduk deklarasi

Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan deklarasi pencegahan pernikahan usia anak yang ditandai dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Maros dengan Institute of Community Justice (ICJ) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Maros H.M. Hatta Rahman dan Direktur ICJ Sunem Fery Mambaya serta Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kabupaten Maros dan ICJ yang juga ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Maros Chaidir Syam yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Palantikan Kantor Bupati Maros yang dirangkaikan dengan upacara hari kesadaran nasional, Senin (17/9/2018).

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan atas kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya perkawinan anak pada masyarakat, mendorong keterlibatan semua pihak dalam pencegahan perkawinan anak dan berkontribusi pada upaya pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Maros.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros kerja sama dengan Intitute Of Community Justice (ICJ) atas dukungan Australia-Indonesia Partnership For Justice 2 yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi digelar di Baruga B Kantor Pemda Maros yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Liestiaty F Nurdin dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros Hj. Suraida Hatta.

Ketua TP. PKK Prov Sul Sel, ICJ dan AIPJ2

Sosialiasi ini menghadirkan Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala KUA Kecamatan, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Organiasi / Lembaga Masyarakat dan Forum Anak dengan Narasumber Ketua TP. PKK Kab. Maros Suraida Hatta, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3A Provinisi Sulawesi Selatan Nur Anti, Koordinator SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) Wilayah Indonesia Timur Ema Husain, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sul Sel Fadiah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dr. Maryam.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Maros Muhammad Idrus menyampaikan, Pemkab Maros menyambut baik kolaborasi bersama antara pemangku kepentingan dan koalisi pencegahan kawin anak di Sulsel.

“Pemerintah Kabupaten Maros sangat mengapresiasi berbagai upaya pencegahan kawin anak terutama dalam hal memberi penyadaran bagi segenap elemen dalam masyarakat karena permasalahan kawin anak adalah permasalahan yang multi dimensional, tidak bisa kita cari solusinya tanpa kolaborasi dengan semua pihak termasuk orang tua, guru dan ketua desa/camat,” jelas Kadis DP3A Maros, Idrus.

Sambutan Ketua TP. PKK Prov. Sul Sel

Sementara itu Perwakilan Koalisi Program Officer ICJ Makassar, Andi Tenri Pada juga menyampaikan hal senada pada kegiatan sosialisasi tersebut.

“Peluncuran ini sekaligus menjadi titik penting gerakan pencegahan di mana kita semua akan bersatu lewat simbol pita biru dengan – cegah kawin anak : pelaminan bukan tempat bermain anak. Sebagai tindak lanjut, rekan rekan ICJ serta anggota koalisi akan melakukan berbagai pelatiahn dan advokasi publik” ujar Andi Tenri Pada.

Lebih lanjut dijelaskan Pelaksanaan kegiatan – kegiatan ini selanjutnya akan dikoordinasikan melalui ICJ mewakili koalisi pencegahan kawin anak serta didukung oleh Australia Indonesia partnership for justice 2 (AIPJ2).

Logo pencegahan pernikahan usia anak

Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Liestiaty F Nurdin menyebut jumlah pernikahan anak di Sulsel terbilang cukup tinggi. Dalam delapan bulan terakhir, 720 bocah Sulsel dinikahkan dini.

“Delapan bulan terakhir, 720 bocah Sulsel dinikahkan dini. Ini tidak main-main. Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan pemerintah setempat, jangan memberikan peluang untuk mereka,” kata Liestiaty dalam acara Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Maros.

Menurut Lies, perkembangan teknologi informasi, menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak. Karena itu, anak sebaiknya diawasi dalam penggunaan gadget.

“Perkawinan anak merupakan praktek buruk, karena mengancam tumbuh kembang anak. Pendidikan, kesehatan, dan kualitas keluarga, mereka akan bersoal. Saat mereka hamil, rahimnya sebenarnya belum siap menerima jabang bayi,” terangnya.

Ia menuturkan, meskipun Sulsel banyak disorot media terkait perkawinan anak, namun belum bisa digolongkan bahwa Sulsel dalam kondisi darurat.

Tetapi, seluruh stakeholder harus berkomitmen, tidak ada toleransi terhadap pelaku eksploitasi anak.

Penjelasan Simulasi Permainan Pencegahan Korupsi Dalam Pernikahan Anak oleh SPAK

“Mengawinkan anak di usia masih muda juga kekerasan anak. Perempuan berpotensi pendarahan, melahirkan anak berkebutuhan khusus, menjadi korban eksploitasi seksual, hingga KDRT. Tingginya usia perceraian juga bisa disebabkan oleh pernikahan dini,” ungkapnya.

Lies mengajak seluruh jajaran PKK dan organisasi kewanitaan untuk bersama-sama mensosialisasikan, agar para orangtua tidak menikahkan anaknya di usia muda. Dimulai dengan membuat pemetaan, daerah mana saja yang rawan perkawinan anak.