KPPPA Bekerjasama dengan Dinas PPPA Sulsel, Melaksanakan Pertemuan Forum Koordinasi Pendamping Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi

62

Kota Makassar (kla.id)

Bertempat di Hotel Santika Makassar, tanggal 11 April 2019, Deputy Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pertemuan forum koordinasi pendamping anak kelompok minoritas dan terisolasi. “Tujuan pertemuan ini adalah membedah panduan khusus pendamping anak kelompok minoritas dan terisolasi”, ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi KPPPA RI, Nanang A. Rachman. Dalam sambutan Kepala Dinas P3A Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Nur Anti, SE, MT mengatakan “Sangat bersyukur kegiatan ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, karena semua pendamping anak khususnya di wilayah yang memiliki kelompok minoritas atau wilayah2 yang terisolasi akan mempunyai panduan dalam melakukan intervensi pemenuhan hak bagi anak2 yang dikategorikan masuk dalam perlindungan khusus. Kita di Sulawesi Selatan masih memiliki kelompok yang tidak memiliki akses karena karakteristik khusus, yang sangat rentan menimbulkan stigma dan ekslusi sosial ujarnya. Demikian juga dengan masih adanya kelompok minoritas atau kelompok yang memiliki posisi yang tidak dominan dari segi jumlah dan atau memiliki keinginan untuk mempertahankan identitas diri sebagai kelompok minoritas dengan karakteristik spesifik, lanjutnya. Untuk pertemuan awal ini kami hadirkan aparat dan tokoh dari Ammatoa Bulukumba, Toani dari Sidrap dan Wajo, Pulau Barang Caddi dan Barang Lompo, dan Lanjukang Makassar, Bajo dari Bone. Hasil pertemuan ini akan dibentuk Tim khusus yang beranggotakan Ka. Desa/kelurahan dan tokoh masyarakat beserta OPD terkait dan LSM pemerhati anak agar koordinasi dalam pelaksnaan program pemenuhan hak dan perlindungan anak pada kelompok minoritas dan terisolasi dapat berjalan lancar.
Masukan dari kabupaten yang mempunyai kelompok minoritas dan terisolasi dapat menyempurnakan buku panduan pemenuhan hak dan perlindungan anak yg akan dibuat khusus bagi kelompok minoritas dan terisolasi yang akan dibuat.

Kami berharap dengan adanya buku panduan ini nantinya dapat meminimalisir masalah-malasah yang dialamai anak-anak kita pada wilayah terisolasi dan kelompok minoritas, ujar nanang menambahkan.