KPPPA Kerjasama DPPPA Maros Dorong RPJMDes Responsif Gender dan Anak

97
Sekretaris Daerah Baharuddin membuka kegiatan.

Maros (kla.id)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros bekerjasama dengan Kementerian Pembrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melaksanakan Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Pengangaran Responsif Gender (PPRG) bagi OPD Driver dan  Perangkat Desa, bertempat di Baruga B Kantor Bupati Kab. Maros Tahun 2019.

Peserta penguatan PUG dan PPRG diikuti oleh OPD Driver yang merupakan OPD penggerak pelaksanaan PUG di Daerah sebanyak 5 OPD yaitu : BAPPEDA, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, DP3A dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta  64  perangkat Desa.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekertaris Daerah Kab. Maros, Drs H. Baharuddin MM. PIA dalam sambutannya mengatakan bahwa Percepatan PUG melalui PPRG merupakan strategi pembangunan guna mengatasi berbagai kesenjangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan baik antar individu maupun antar kelompok masyarakat.

Penguatan PUG dan PPRG ini menjadi sangat penting agar target pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien menuju masyarakat yang lebih sejahtera secara berkeadilan sebagaimana prinsip prioritas penggunaan dana desa dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga tanpa membeda-bedakan termasuk anak dan perempuan, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, ujar Baharuddin.

Mewujudkan pembangunan tanpa ada seorang pun yang tertinggal atau ‘no one left behind’ menjadi tren pembangunan global saat ini. Prinsip ini, berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia atau menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Untuk menerapkannya hendaknya perangkat daerah dan desa tidak hanya berputar dalam tataran identifikasi masalah, namun perlu penerapan strategi solutif berupa kebijakan dan program yang sensitif gender atau disebut dengan pengarusutamaan gender, tutup Baharuddin.

Kemudian dilanjutkan oleh Fasilitator Dr. H. Yusuf Supiandi  yang merupakan Pakar Gender dan fasilitator nasional serta salah seorang Tim Penyusun Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Pada  materinya menjelaskan  konsep Gender, PUG, dan PPRG. Yusuf supiandi juga mengatakan masih adanya kesenjangan posisi dan kondisi gender di Kab. Maros, dimana kesenjangan paling besar berada disektor pekerjaan yaitu laki-laki pekerja sebesar 74% dan perempuan pekerja 26% . Sehingga persoalan Gender seperti pelabelan, diskriminasi, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan yang nantinya persoalan ini akan berdampak pada kesenjangan Gender pada pembangunan yang dapat dilihat pada IPM, IPG dan IDG. Untuk menghapuskan kesenjangan gender maka diperlukan sebuah strategi yang dinamakan pengarusutamaan gender.

Kemudian dilanjutkan oleh Rosniati Asis (Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi) dengan judul materi “Penyusunan RPJMDes yang Responsif Gender dan Inklusif”. Dalam paparannya  menjelaskan bagaimana integrasi gender dalam proses penyusunan dokumen desa, bagaimana peran desa dalam menagani bencana yang terjadi di desa harus dipikirkan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan desa dan visi,misi kepala desa harus ramah terhadap semua warga termasuk perempuan, anak, disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Idrus dalam menutup acara penguatan PUG dan PPRG  berharap kegiatan ini dapat memberikan energi positif bagi kepala desa yang baru terpilih bersama tim penyusun RPJMDes untuk memperhatikan dan memasukkan isu gender, anak, disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.

“Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan, 23 kelurahan dan 80 desa. Pada bulan oktober 2018 telah dilaksanakan pemilihan 64 kepala desa secara serentak , 42 telah dilantik dan 22 akan dilantik bulan ini. 64 desa tersebut sementara dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang diharapkan dapat menyusun perencanaan yang responsif gender dan inklusi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan kesenjangan yang ada di desa, ujar Idrus.

Pemerintah kabupaten maros telah memiliki beberapa kebijakan untuk mendorong PUG dan PPRG, diantaranya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengarusutamaan gender, Perda Nomor  2 tahun 2015 tentang perencanaan dan penganggaraan pembangunan terpadu. Selain itu Kabupaten Maros telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan, tutup Idrus.