Makassar (kla.id)
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Suatu pengembangan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutna dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Salah satu tahapan dalam menjadikan Kabupaten/kota adalah pembentukan gugus tugas KLA . Untuk memaksimalkan Peran dan fungsi gugus tugas, Badan Diklat Provinsi Jawa TImur melaksanakan Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas KLA Provinsi Jawa Timur dimana salah satu agendanya adalah melakukan Studi Lapangan untuk melihat sejauhmana peran dan fungsi gugus tugas dalam membawa Provinsi menjadi Provinsi Layak Anak.
Provinsi jawa Timur dengan rekomendasi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, menjadikan Lokus Studi Lapangan di Provinsi Sulawesi Selatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini di wakili oleh Sekertaris Dinas PPPA Prov. Sulsel, Bapak Drs.Askari,MSi menyambut kedatangan peserta diklat Gugus Tugas KLA Prov. Jawa timur untuk melakukan sharing terkait Peran dan Fungsi Gugus TUgas KLA di Sulawesi Selatan. Tanggal, 10 april 2018 di Ruang Rapat Dinas PPPA Provinsi Sulsel. Pada pertemuan tersebut semua Gugus tugas Prov. Sulawesi Selatan hadir baik dari Lembaga Pemerintah maupun non pemerintah serta Forum anak Sulawesi Selatan untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh gugus tugas sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kurang lebih 60 peserta hadir pada pertemuan tersebut diantaranya : Peserta Diklat sebanyak 29 orang dan pendamping 7 orang dan selebihnya adalah 24 orang merupakan anggota gugus tugas Prov.Sulsel dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kementrian Agama, Dinas Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Dinas PPPA, Lapas Kelas II Maros, Unicef, LPA serta Forum Anak Sulsel dan tak lupa pula mengundang 3 kabupaten/kota terdekat yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.
Tujuan dari Pertemuan tersebut adalah lebih kepada sharing pengalaman bagaimana Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden RI sebagai provinsi yang menginisiasi terwujudkan kabupaten/kota layak anak di Provisni Sulawesi Selatan dimana semua Anggota gugus tugas bergerak untuk pencapaian Kabupaten/kota layak anak. Dalam penjelasannya kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel, Nur Anti, SE,MT menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan tidak akan bisa menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan penghargaan menginisiasi kabupaten/kota layak anak, apabila anggota gugus tugas tidak bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA tidak bisa bekerja sendiri dan harus diingat bahwa pencapaian Kabupaten/kota layak anak bukan miliknya DInas PPPA tapi milik Pemerintah Daerah dimana untuk melakukan tugas dan fungsi masing-masing maka dibuatlan gugus tugas, meskipun kami anggota Gugus provinsi Sulawesi selatan selalu belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi dan komunikasi serta koordinasi dengan kabupaten/kota selalu terjalin untuk terwujudnya Kabupaten/kota layak anak, karena Provinsi tidak akan menjadi Provinsi Layak Anak apabila kabupaten/kotanya tidak menjadi layak anak.
Pertemuan diakhiri dengan kunjungan lapangan ke salah satu Sekolah Ramah Anak binaan Provinsi Sulawesi Selatan ( SK Gubernur Sulsel Nomor.2300/IX/tahun 2017) yaitu SDIT Ar-Rahmah . Di SDIT Ar-Rahmah peserta juga sharing terkait bagaimana menjadikan sekolah menjadi sekolah ramah anak dan berkunjung melihat sekolah dan berbincang-bincang dengan murid-murid sekolah serta berfoto bersama anak-anak.
Kami berharap dengan pelaksanaan diklat ini, Provinsi Jawa Timur dapat menjadi Provisni yang komit dan Anggota gugus tugas dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan Jawa TImur menjadi Provinsi Layak Anak, kami juga berterima kasih kepada Dinas PPPA Prov. Sulsel yang telah menerima kami dan menghadirkan anggota gugus tugas Prov. Sulsel serta forum anak untuk sharing terkait bagaimana gugus tugas berfungsi dengan baik dalam pencapaian kota layak anak ujar Ketua Rombogan , Ibu Nawang Ardiani, SH,M.Si kepala Bidang Kompetensi Teknis Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Jawa Timur. (AND)
