LAYANAN SATGAS GARDU TANGKAS PERAK DALAM MENANGANI KTP/KTA DI DOMPU

16

Dompu~NTB Kla.id, Satgas GARDU TANGKAS PERAK adalah Layanan Berbasis Jaringan atau Sistem Rujukan dengan sasaran Layanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak serta Traficcking.
Satgas GARDU TANGKAS PERAK juga merupakan inisiatif masyarakat, Mitra Pemerintah pada semua Tingkatan, sebagai ujung tombak/pilar partisipan dalam upaya~upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku.

Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak M. Zaelany, SE pada Kegiatan Pengukuhan dan Pembekalan Satgas GARDU TANGKAS PERAK Kelurahan Kandai Dua~Woja Dompu, Sabtu (07/09~2019) mengemukakan tujuan dari Satgas GARDU TANGKAS PERAK adalah “memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi Perempuan dan Anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi”.

Prinsip dari GARDU TANGKAS PERAK adalah ; “mudah dan nyaman; peka dan empati; kesetaraan dan berKeadilan Gender; Non~Diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Korban (P/A); terpadu dan berkelanjutan; dan penghormatan terhadap hak~hak perempuan dan anak”, lanjut Zaelany.

Zaelany melanjutkan bahwa Konsep Kerja dari Rumah PERAK sebagai berikut :
(1) Progres;
(2) Layanan;
(3) Asessment;
(4) Rujukan;
(5) Rehabilitasi;
(6) Reintegrasi;
(7) Pelaporan;
(8) Monitoring dan Evaluasi; serta
(9) Jejaring

Dalam kesempatan ini juga Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak yang aktif dalam mendampingi segala bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Dompu memaparkan Potret Terkini Permasalahan Perempuan dan Anak.
1) Permasalahan terhadap Perempuan dapat berupa ; Broken Home; Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Pelecehan Seksual; Penipuan; Perselingkuhan; Terlilit Hutang; Penelantaran dan Traficcking/Perdagangan Orang.
2) permasalahan terhadap Anak dapat berupa ; Pelecehan Seksual; Kekerasan Fisik; Pencurian, Bullying; Pekerjaan Anak; Penyalahgunaan Obat; Bunuh Diri dan Traficcking/Perdagangan Orang.

Dalam rangka penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Dompu mengampaikan Definisi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah “Anak yang berkonflik dengan hukum atau terpaksa berkontak dengan Sistem Peradilan Pidana yang disebabkan karena Disangka/Didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum (Pelaku); atau telah menjadi Korban akibat perbuatan Pelanggaran Hukum yang dilakukan orang lain/kelompok/institusi/lembaga terhadapnya (Korban); atau telah melihat, mendengar,merasakan/mengetahui suatu Peristiwa Pelanggaran Hukum (Saksi)”.

Hak~hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut Undang~Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut ;
(1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
(2) Dipisahkan dari orang dewasa;
(3) Memperoleh Bantuan Hukum dan bantuan lain secara efektif;
(4) Melakukan kegiatan Rekreasional;
(5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya;
(6) Tidak dijatuhi Pidana Mati atau Pidana Seumur Hidup;
(7) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
(8) Memperoleh Pendampingan Orang Tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
(9) Memperoleh Aksesibilitas, terutama bagi Anak Cacat;
(10) Memperoleh Pendidikan;
(11) dan lain~lain. sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang~Undangan.

Upaya yang dilakukan melalui Diversi terhadap ABH bertujuan ; (1) Mencapai Perdamaian antara Anak (Pelaku) dan Korban; (2) Menyelesaikan Perkara diluar Proses Peradilan; (3) Menghindarkan Anak dari Perampasan Kemerdekaan; (4) Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi; dan (5) Menanamkan rasa tanggungjawab pada Anak (Pelaku).

Upaya Pencegahan/Intervensi yang dapat dilakukan dalam Penanganan ABH ;
1) Sosialisasi/Edukasi Perlindungan Anak/Remaja/Perempuan;
2) Pembinaan dan Pembimbingan Keagamaan;
3) Membangun kepedulian dan kesadaran bersama;
4) Parenting (Pola Asuh Keluarga);
5) Membangun gerakan/kampanye kreatif Perlindungan Perempuan dan Anak;
6) Penguatan kapasitas sumber daya yang konsen pada Perlindungan Perempuan dan Anak;
7) Pembuatan Awiq~Awiq/Kesepkatan Lokal Desa/Kelurahan;
8) Wujudkan hak-hak anak (hidup, tumbuh kembang, non diskriminasi dan partisipasi);
9) Awasi perkembangan dan tumbuh kembang anak;
10) Arahkan Anak pada kegiatan positif;
11) Awasi peredaran Tramadol/PCC/Narkoba;
12) Wujudkan Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten yang Ramah Anak; dan lain sebagainya.   [Yd/DP3A Dpu]