MEWUJUDKAN SRA DI TK “KAMALA BHAYANGKARI” DOMPU

89

Dompu~NTB Kla.id, Sekolah sebagai agen pelaksana proses pendidikan harus memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Berbagai berita kekerasan di sekolah sering terjadi pada siswa akhir~akhir ini, dari Tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah. Kekerasan dilakukan oleh siswa kepada siswa, siswa kepada guru, guru kepada siswa dan orang tua kepada guru.

Berangkat dari berbagai permasalahan kekerasan dan konflik yang diterima Peserta Didik di Sekolah, maka perlu dikembangkan Program Sekolah Ramah Anak. Program ini bertujuan memberikan perlindungan pada diri Peserta Didik sebagai anak di Sekolah dengan mengutamakan hak~hak anak yang meliputi hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan dan hak mendapat pendidikan. Peserta Didik sebagai anak harus terlindungi menjadi manusia yang membutuhkan pendidikan secara manusiawi.

Sekolah Ramah Anak menjadi penting mengingat dalam sehari delapan jam anak berada  di Sekolah. Keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah karena kondisi anak~anak di sekolah yang  rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh jika ada bencana, Napza, rokok, radikalisme, lingkungan tidak sehat.


Adanya program dari kementerian/lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak juga merupakan salah satu indikator penting dalam Kabupaten Layak Anak.

Sekolah Ramah Anak adalah Satuan Pendidikan formal, Nonformal dan Informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak~hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Serangkaian dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Dompu tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Dompu, SUMARNI, S.Pd, selaku Kepala TK. “Kamala Bhayangkari” Dompu menyampaikan beberapa hal yang sudah diikrarkan dalam Naskah Deklarasi SRA di sekolahnya sebagai berikut :

Kami Para Pendidik, Tenaga Kependidikan, Orang Tua dan Siswa Berikrar
(1) Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
(2) Mewujudkan Sekolah yang Aman, Bersih, Sehat, Hijau, Inklusif dan Nyaman bagi Perkembangan Peserta Didik;
(3) Menjamin, Memenuhi, Menghargai Hak~Hak Anak dan Perlindungan Anak dari Kekerasan, Diskriminasi dan Perlakuan Salah Lainnya serta mendukung Partisipasi Anak terutama Perencanaan, Kebijakan, Pembelajaran, Pengawasan dan Mekanisme Pengaduan terkait Pemenuhan Hak~Hak Perlindungan Anak;
(4) Menciptakan Sekolah Bebas dari Vandalisme, Kekerasan Fisik dan Non Fisik;
(5) Menciptakan Lingkungan Sekolah Bebas Asap Rokok, Minuman Keras dan NAPZA;
(6) Membangun suasana Sekolah sebagai Komunitas Pembelajar dan Tempat Pendidikan setelah Keluarga;
(7) Menciptakan Lingkungan Sekolah Bebas Pornografi dan Pornoaksi; dan
(8) Menghargai Guru, Karyawan/Karyawati Sekolah serta saling menyayangi Sesama Teman

Sekolah Ramah Anak bukan membuat bangunan baru melainkan membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar Peserta Didik untuk menciptakan generasi baru yang tangguh tanpa kekerasan, menumbuhkan kepekaan orang dewasa pada Satuan Pendidikan untuk memenuhi hak dan melindungi Peserta Didik.

Komponen Sekolah Ramah Anak (SRA)
Komponen Sekolah Ramah Anak meliputi: (1) Kebijakan SRA; (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih hak~hak anak; (3) Pelaksanaan proses belajar yang Ramah Anak  adanya penerapan disiplin tanpa kekerasan; (4) Sarana dan prasarana yang Ramah Anak tidak membahayakan anak, dan mencegah anak agar tidak celaka; (5) Partisipasi anak; (6) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, Stakeholder lainnya dan Alumni.

Sudah tahukah anda mengenai program ini? Apa yang membuat sekolah mendapat ‘label’ Sekolah Ramah Anak?

Dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 Sekolah Ramah Anak didefinisikan sebagai sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Sebuah sekolah dapat disebut Sekolah Ramah Anak, bila memenuhi minimal kriteria berikut ini:
(a) Punya kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya)
(b) Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
(c) Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat
(d) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
(e) Sekolah Adiwiyata
(f) Memiliki warung/kantin kejujuran
(g) Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah

Beberapa hal yang menjadikan program Sekolah Ramah Anak ini ‘baru’, terlihat pada penekanan hak anak untuk terlindung dari kekerasan dan dihargai pendapatnya. Hal ini tercermin juga dari Komponen Sekolah Ramah Anak yang menyebutkan penggunaan disiplin positif dalam proses belajar dan partisipasi anak.

Tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para Pendidik untuk meninggalkan ‘tradisi’ mendisiplinkan Siswa dengan cara memarahi, mencubit atau bahkan menampar. Ini baru satu contoh kecil tentang kekerasan yang bisa terjadi dari interaksi Pendidik dengan Siswa.

Lalu bagaimana dengan kasus perundungan? Saat siswa terlibat baik sebagai pelaku ataupun korbannya. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Bagaimana Sekolah Ramah Anak dapat menjadi solusi atas masalah ini? Apakah cukup dengan membuat kebijakan anti perundungan di sekolah? Seperti syarat minimal yang tertera dalam Sekolah Ramah Anak? Atau ada inovasi lain yang dapat dilakukan? Seperti di India, seorang guru bersama muridnya membuat pertunjukan teatrikal untuk mencegah kasus perundungan di sekolah. Hal ini didasari karena mereka yakin bila menggunakan cara tradisional seperti memberi hukuman, dalam menangani kasus perundungan tidaklah menyelesaikan akar masalah.

Selain itu, perihal partisipasi anak dalam sekolah juga kurang dijelaskan lebih jauh. Hal ini tanpa bermaksud mengecilkan capaian Pemerintah dalam mendorong partisipasi dan suara anak melalui Forum Anak.  Akankah kata “partisipasi” merujuk pada kegiatan yang sudah umum dilakukan? Contohnya, siswa berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan berkegiatan melalui OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Adakah inovasi baru? Seperti yang dilakukan Human Rights Friendly School Project, mencantumkan indikator “My school is democratic” dalam assessment tool yang diisi oleh seluruh warga sekolah (kepala sekolah, guru, staf, dan siswa) untuk mengukur partisipasi anak dalam kebijakan sekolah yang dibuat.

Terlepas dari pertanyaan~pertanyaan tersebut, Sekolah Ramah Anak yang menjadi bagian program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), tentu tak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dinas terkait atau Warga Sekolah saja. Kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif dalam program bertujuan baik ini. Bisa melalui berbagai cara seperti mengkritisi, ikut mengawasi proses pelaksanaanya, membuat inisiatif baru, dan beragam cara lainnya.

Jadi sudah siap ambil bagian  mewujudkan ‘Indonesia sebagai Negara Ramah Anak?’   [Yd/DP3A Dpu]