PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DOMPU DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

44

Dompu~NTB Kla.id, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu, Hj. Daryati Kustilawati, SE.,M.Si pada Hari Rabu (02/09~2019) di Ruang Kerjanya menyampaikan kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut ; 1) Kultur Budaya, Konteks Lokal serta Sistem Patriaki; 2) Perempuan dianggap tidak pantas; 3) Perempuan bukan Aktor Sosial; 4) Perempuan Sub Ordinat Laki~Laki; 5) Kekerasan terhadap Perempuan; dan 6) Perempuan dimiskinkan secara politik.

Dalam kesempatan ini Umi Yat mengemukakan Konteks Perempuan dalam Islam ; (1) Peran Perempuan yang paling mulya adalah sebagai Ibu; (2) Islam memberi peluang kepada Perempuan untuk berperan aktif ditengah masyarakat, salah satunya di Bidang Politik; (3) Konstribusi Politik Perempuan dalan Islam dengan melakukan kewajiban amar makruf nahi mungkar, hak dan kewajiban baiat dan hak memilih dan dipilih dalam Majelis Umat.

Hal~hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut ;
(1) Pemberdayaan perempuan di semua Bidang
(2) Adanya regulasi yang adil terhadap perempuan
(3) Mendorong perempuan untuk berani mengambil keputusan untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan dimasyarakat
(4) Mendorong kesadaran kritis perempuan terhadap hak~haknya
(5) Melibatkan perempuan dalam aksi bersama komunitas
(6) Meningkatkan koordinasi pada Organisasi Sosial, Organisasi Perempuan dan Organisasi Keagamaan
(7) Mendorong lebih banyak perempuan yang duduk diposisi pengambil kebijakan
(8) Mendorong perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga
(9) Perempuan harus bersinergi dengan laki~laki dirumahnya, sehingga apaun keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama.

Keterlibatan perempuan masih dianggap kurang terwakili dalam Posisi Pengambilan Keputusan, terutama perempuan dalam kategori marjinal, seperti perempuan ekonomi prasejahtera (miskin) dan penyandang disabilitas serta perempuan terdampak konflik, kekerasan dan bencana.
Hal ini menyebabkan Implementasi dari Proses Perencanaan dan Pembangunan menjadi bias gender dan tidak inklusif, dimana inklusif memiliki syarat lingkungan sosial positif, kemerataan dalam sosial ekonomi, aksesibilitas dan keterjangkauan lingkungan fisik.

Kebijakan Inklusif mampu menempatkan Kelompok Rentan sebagai bagian dari keberagaman dan mampu berperan sosial, memberikan kontribusi secara positif dalam Pembangunan Nasional.
Indonesia memiliki kerangka kebijakan untuk peningkatan kesetaraan gender, masyarakat miskin dan rentan dan komitmen nyata dalam pembangunan yang inklusif terhadap disabilitas.

Hal ini mencakup Pernyataan Kesetaraan dalam Konstitusi Republik Indonesia (Undang~Undang Dasar 1945), ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women — CEDAW) dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak~Hak Kaum Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Person with Disabilities) Tahun 2011 serta Undang~Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Hak~Hak Penyandang Disabilitas.   [Yd/DP3A Dpu]