Bogor, KLA.org – Dalam upaya mewujudkan terbentuknya kab/kota layak anak yang telah diluncurkan dari tahun 2006 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan untuk lebih mengembangkan KLA sesuai dengan harapan agar KLA dapat bekerja secara optimal, maka dilakukan pertemuan koordinasi KLA tingkat nasional ini yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Oktober di bogor, jawa barat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh plt. Deputi bidang Perlindungan Anak, Drs. Emmy Rachmawati, Asisten Deputi urusan Masalah Sosial Anak Deputi bidang Perlindungan Anak, DR. Wahyu Hartomo, M.Sc., Asisten Deputi urusan Tindak Kekerasan Anak, Drs. Farid Ma’ruf, MPA., Asisten Deputi urusan Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Dra. Sri Pardina Pudiastuti, M.Sc., Pegawai dijajaran Deputi bidang Perlindungan Anak, Hamid Pattilima, M.Si., Perwakilan dari beberapa instansi antara lain : Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, TP PKK Pusat dan perwakilan dari forum anak.
rapat koordinasi nas KLA
Dalam sambutannya, plt. Deputi Bidang Perlindungan Anak mengatakan bahwa KPP sebagai fasilitator diharapkan dapat menjalin komitmen yang terintegrasi dan holisitik dengan sektor-sektor terkait untuk program KLA yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak.
Melalui pertemuan koordinasi ini diharapkan akan tersusun GT KLA dan rencana kerja 2010. Dengan terbentuknya Pemerintahan yang baru kita semua diminta membuat program 100 hari. Saat ini Pemerintah sudah memperhatikan program Perlindungan Anak. Pada saat hari Anak Nasional 2009 Anak-anak Indonesia menyuarakan bahwa meraka anak Indonesia yang luar biasa. Bagaimana kita dapat mewujudkan bahwa anak Indonesia itu luar biasa.
Kita sudah mempunyai program nasional yaitu PNBAI 2015, lanjutnya. Dari program tersebut nantinya kita diminta pertanggung jawaban di tingkat internasional sejauh mana implementasinya untuk mewujudkan anak nasional yang cerdas ceria dan terlindungi.
Dari hasil evaluasi format penilaian KLA yang Kementerian terima dari 90 kab/kota dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2009, kab/kota yang mendapatkan penghargaan dari Presiden RI yaitu 10 kab/kota dalam hal inisiatif pemimpin daerah untuk mewujudkan kab/kota layak anak.
Hadir pula dalam pertemuan itu Dr. Rachmat Santika, pakar sekaligus pemerhati anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mengatakan “ dalam mewujudkan terbentuknya kabupaten/kota layak anak, Standar pelayanan umum dibidang kesehatan harus dipenuhi oleh pemerintah daerah “. Standar pelayanan umum tersebut dikeluarkan oleh departemen kesehatan.
Pertemuan koordinasi tersebut diakhiri dengan pembentukan tim gugus tugas tingkat pusat sebagai upaya percepatan pembentukan kab/kota layak anak di Indonesia.
