Tanjung Selor (kla.id) – Pada acara malam ramah tamah Peringatan Hari Lingkungan Hidup (04/07/2018) malam, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie secara simbolis menyerahkan sejumlah penghargaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Diantaranya, ada Piagam Adiwiyata kepada 11 sekolah di Kaltara, Piagam dan Bendera PROPER Kegiatan Industri dan Jasa untuk 8 perusahaan, Piagam dan Bendera PROPER Kegiatan Pertambangan Batubara dan Emas 10 perusahaan, Piagam dan Bendera PROPER Kegiatan Perkebunan HPH dan HTI 6 perusahaan. Selain itu ada pemberian bantuan 10 unit kendaraan roda tiga untuk Kota Tarakan.
Dalam kesempatan sama, Gubernur juga menyaksikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltara dan DLH Kota Tarakan.
Terkait dengan kinerja perusahaan, Gubernur menyayangkan belum ada satupun perusahaan yang mencapai peringkat emas tahun ini. “Atas raihan itu, saya meminta kepada tim monitoring DLH, untuk melakukan pemantauan atas kewajiban setiap perusahaan mengibarkan bendera PROPER di kantor masing-masing. Dan, kalau ada yang tak mengibarkan akan disanksi. Penilaian kinerja perusahaan ini juga harus objektif. Bila ada yang tak objektif, silakan laporkan”, bebernya.
sGubernur juga mengingatkan bahwa saat ini, KPK sedang menyoroti masalah lingkungan. Terutama perusahaan tambang. “untuk itu, kepada seluruh elemen masyarakat, utamanya pihak perusahaan harus saling mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup” papar Irianto.
Sehubungan dengan kualitas lingkungan, sedianya Provinsi Kaltara masih lebih baik dari daerah ini. ”Kaltara yang kita diami ini menjadi warisan dunia. Tapi dalam 5 hingga 10 tahun kedepan, warisan itu bisa hilang. Untuk itu saya mengingatkan khususnya kepada pemegang izin eksploitasi hutan, tolong kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan”, ucap Gubernur.
Gubernur berharap Kaltara sebagai provinsi baru harus membangun kebiasaan baru yang produktif. “Kita harus bersyukur dengan keadaan sosial di Kaltara. Tempatnya terbuka dibanding daerah lain. Disini hampir semua suku ada. Hal ini telah disampaikan ke Presiden. Untuk itu, mari kita terus bangun keunggulan itu meski anggaran kita terbatas” ulas Irianto.
Namun dengan keadaan yang ada, Pemprov Kaltara masih bisa memberikan bantuan kepada kabupaten dan kota. Termasuk membantu anak yatim, membangun dan memperbaiki rumah orang miskin. “Perusahaan juga harus ada program. Jangan tak peduli dengan kemiskinan yang ada di sekitarnya. Perusahaan yang untungnya trilyunan rupiah harus serius membantu orang miskin dan membangun jalan sehingga kekayaan yang ada bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu harus taat membayar pajak daerah dan pajak nasional” Ungkap Gubernur.
Gubernur juga meminta tim dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk turun ke lapangan memeriksa tunggakan tunggakan pajak alat berat dari perusahaan yang beroperasi di Kaltara. “Jangan sampai pemerintah menggunakan hukum untuk menindak. Hal ini tidak susah, tinggal lapor KPK, Kejati, Kejagung, Kapolri/Kapolda untuk periksa perusahaan yang nakal” urai Irianto.
Pihak perusahaan juga harus berpartisipasi dalam pembangunan desa, paling tidak membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan.”Pemprov Kaltara melalui DPUPR-Perkim kini tengah menggalakkan pelatihan di bidang konstruksi. Pihak perusahaan juga jangan “pelit” bila dimintai sumbangan untuk kegiatan pembangunan daerah dan lingkungan hidup. Sekali lagi, saya minta kepada pihak perusahaan untuk mengelola permasalahan lingkungan ini dengan serius. Khusus kepada Kepala Dinas ESDM, agar dalam RKB tahun depan harus ada kejelasan soal program pengelolaan lingkungan,” pungkas Gubernur.
Foto infopubdok Kaltara
