Setiap Kota Punya Potensi Menuju Kota Layak Anak

150

Bekasi, kotalayakanak.org – Setiap kota mempunyai potensi untuk menuju Kota Layak Anak. Hal ini disampaikan oleh Susane Siregar, MSi (Psi), dari Yayasan Kesejahetaraan Anak Indonesia sebagai Koordinator Kajian Kota Layak Anak (Padang, Bandung, dan Manado) dihadapan peserta Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak, di Hotel Horison Bekasi (14/12).

Dari kajian didapatkan berbagai temuan, baik itu temuan spesifik yang merupakan ciri khas dari setiap kota. Kota Padang memiliki ciri khas di bidang budaya yang menjunjung tinggi perhatian pada anak. Bidang budaya ini menginspirasi komitmen Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dititikberatkan pada sektor pendidikan dengan visi Kota Padang menuju Kota Pendidikan, tegas Susan.

Namun berdasarkan temuan di lapangan terdapat beberapa catatan bahwa program dan kegiatan di setiap SKPD belum terkoordinasi, selain itu ada kecendungan bersifat sektoral. Menurut Susan, bahwa “Gugus Tugas KLA telah terbentuk, akan tetapi belum berjalan efektif, karena adanya pergantian utusan perwakilan SKPD yang tidak disertai dengan pewarisan pemahaman mengenai KLA. Selain itu, belum ada kelembagaan perlindungan anak tingkat kota. Adanya forum anak di tingkat kota juga belum diimbangi akses untuk pengambilan keputusan.”

Temuan lain yang juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintahan Kota Padang dalam mengembangkan Padang menuju Kota Layak Anak adalah Padang sebagai wilayah rawan gempa, belum mempunyai standar pelayanan minimum bagi anak korban bencana, tambah Susan.

Bandung
Kota Bandung telah mewacanakan sebagai KLA, akan tetapi hingga akhir 2009, menurut Setiadi Agus Agrahito, Peneliti Senior YKAI, bahwa “Kota Bandung telah mewacanakan sebagai KLA, akan tetapi belum ada kebijakan yang spesifik tentang KLA, termasuk belum adanya Tim Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah”.

Sesungguhnya Kota Bandung memiliki sejarah pembangunan kota modern sejak jaman Belanda, pemerintah kota yang visioner serta kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pemerintah Kota Bandung juga memiliki visi, misi, renstra dan program prioritas yang cukup komprehensif, selain adanya kelembagaan di bidang anak – KPAID, LPA, dan P2TP2A. Menurut Agus, secara personal, Walikota Bandung juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah anak. Sedangkan di tingkat anak, juga sudah ada forum anak yang sudah mulai dilibatkan dalam penyusunan kebijakan di tingkat kota. Intinya, Kota Bandung sudah layak menuju Kota Layak Anak, tambah Agus.

Manado
Untuk Kota Manado, menurut Antonio Ekayadi, Peneliti YKAI, bahwa “Pemerintah Kota Manado memiliki komitmen yang tinggi terhadap permasalahan anak yang cukup kuat, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu Walikota Manado juga sangat responsif dalam menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat yang ditunjukan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak”. Akan tetapi komitmen yang ada kurang diimbangi dengan prinsip good governance dan birokrasi yang efektif, tegas Anto.

Secara umum kajian ini menurut Susan, bahwa “Ke-tiga kota ini sama-sama memiliki masalah anak jalanan sebagai masalah utama anak, namun penanganannya masih belum efektif dan belum melibatkan kabupaten/kota sekitar yang menjadi daerah asal anak jalanan. Sedangkan sosialisasi KLA secara internal dan eksternal masih sangat lemah, sehingga belum banyak yang mengetahui apa itu KLA. Sistem birokrasi yang ada belum memperhatikan masalah transformasi penguasaan isu anak dan KLA kepada pejabat baru ketika terjadi mutasi.