SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP KELUARGA EX TKW DOMPU

31

Dompu~NTB Kla.id, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu, Hj. Daryati Kustilawati, SE.,M.Si disela kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan bagi Perempuan Ex TKW, Sabtu (21/09~2019) mengemukakan kondisi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga Ex TKW di Dompu,

Proteksi terhadap Tenaga Kerja Perempuan meliputi ;
1. Perlindungan Pada Masa Haid (psl 81) “Pekerja perempuan tdk diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid, dengan ketentuan merasakan sakit, memberitahu Pengusaha, pelaksanaan diatur dalam PK, PP, PKB”
2. Perlindungan Sebelum & Sesudah Melahirkan (psl 82) “Pekerja Perempuan berhak istirahat 1,5 Bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 Bulan sesudah melahirkan (berdasarkan Perkiraan Dokter/Bidan) …..> lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan Surat Keterangan Dokter/Bidan baik sebelum maupun sesudah melahirkan”
3. Perlindungan Sesudah Gugur Kandungan “Pekerja Perempuan diberi waktu istirahat 1,5 Bulan sesudah Gugur Kandungan (berdasarkan Surat Keterangan Dokter Kandungan atau Bidan)”
4. Kesempatan untuk Menyusui (psl 83) “Pekerja/Buruh Perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”
5. Larangan Kerja Malam bagi Pekerja Perempuan yang Hamil “Pekerja Perempuan Hamil dilarang bekerja antara pukul 23.00 ~ pukul 7.00 jika menurut keterangan Dokter hal itu berbahaya bagi dirinya dan kandungannya”

Prinsip Tenaga Kerja Perempuan Non~Diskriminatif meliputi ;
(1) Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan adanya perlakuan yang sama tanpa Diskriminasi dari Pengusaha. (pasal 5 dan 6 UU No.13/2003)
(2) Adanya pengupahan yang sama bagi Pekerja Laki~Laki dan Wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Konv.ILO No.100/UU No.80 Th 1957)
(3) Adanya kesempatan yang sama dalam Pekerjaan dan Jabatan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik dan asal dalam masyarakat (Konv.ILO No.111/UU No.21 Th 1999)
(4) Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada Lapangan Pekerjaan meliputi: a) Hak untuk bekerja (sebagai hak azasi); b) Hak atas kesempatan kerja yg sama termasuk kriteria seleksi dalam Penerimaan Pegawai; c) Hak untuk memilih Profesi dan Pekerjaan, Hak Promosi, Jaminan Pekerjaan serta memperoleh Pelatihan Kejuruan; d) Hak untuk menerima Upah yg sama dengan Pekerja Laki~Laki atas pekerjaan yang sama nilainya; e) Hak atas Jaminan Sosial, khususnya dalam hal Pensiun, Pengangguran, Sakit, Cacat, Lanjut Usia dan Cuti yang dibayar; f) Hak atas Perlindungan K3 termasuk Fungsi Reproduksi.

Bentuk Ketidakadilan terhadap Pekerja Perempuan di Tempat Kerja, mencakupi ;
1) Penerimaan Pekerja (lowongan kerja);
2) Kesempatan mengikuti Pelatihan dan Promosi;
3) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan;
4) Perbedaan Upah;
5) Perbedaan dalam Perlindungan Jaminan Sosial (JPK);
6) Perbedaan dalam Usia Pensiun;
7) PHK bagi Pekerja Perempuan yang menikah.

Upaya yang telah dilakukan dalam Perlindungan Pekerja Perempuan, meliputi :
(1) Diklat Pengawas Ketenagakerjaan secara rutin di Tingkat Pusat baik Klasikal maupun DJJ;
(2) Mendorong Daerah untuk menyelenggarakan Diklat Pengawas di Daerah masing~masing berkoordinasi dengan Pusat (standar Diklat + Penceramah dari Pusat);
(3) Melakukan Bimtek bagi Pengawas Ketenagakerjaan di Daerah dalam rangka meningkatkan Kualitas Pengawas Ketenagakerjaan;
(4) Menyusun Pedoman/Petunjuk Teknis bagi Pengawas Ketenagakerjaan untuk mempermudah melakukan Pengawasan;
(5) Rapat Koordinasi (Nasional/Daerah) untuk menyamakan persepsi dalam melakukan Pengawasan/Penegakan Hukum;
(6) Melakukan Sosialisasi tentang Kebijakan (NKP) agar dapat diketahui dan dilaksanakan di Daerah;
(7) Membangun Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Forum Komunikasi dan Informasi dalam Wadah Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan;
(8) Surat Menteri kepada Gubernur, Bupati, Walikota agar mengoptimalkan Pengawas Ketenagakerjaan pada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan;
(9) Adanya Surat Edaran Menakertrans tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Penempatan TKI yang bekerja ke Luar Negeri dalam rangka mencegah trafficking;
(10) Pembentukan dan Pemberdayaan Kader Norma Kerja Perempuan;
(11) Menyusun Pedoman dan melakukan Bimbingan Teknis tentang Pengawasan dalam mencegah Trafficking terhadap Pekerja Perempuan;
(12) Menyusun Pedoman dan melakukan Bimbingan Teknis tentang Pengawasan pencegahan Diskriminasi dan Pengarusutamaan Gender ditempat kerja;
(13) Melakukan Pengkajian terhadap Ppekerja Perempuan yang bekerja dengan Sistem Putting Out System (POS);
(14) Pengkajian dalam rangka Perlindungan Pekerja Perempuan yang bekerja diluar Hubungan Kerja; dan
(15) Mendorong Daerah untuk meningkatkan Pengawasan terhadap Pekerja Perempuan yang bekerja pada malam hari dalam rangka mencegah Trafficking.    [Yd/DP3A Dpu]