Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan PUG

17

Tanjung Selor (kla.id) – Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan dalam pembanguna nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG dalam pembangunan nasional. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa PUG merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan penerima manfaat sumber daya pembangunan yang terjadi antar individu dan kelompok pada semua sektor pembangunan di pusat dan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Utara.

Oleh karena itu diadakan Sosialisasi Pergub Nomor 13 Tahun 2019 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Kaltara di Tanjung Selor (06/08/2019) yang dihadiri oleh OPD terkait yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) PUG, dengan menghadirkan narasumber dari Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara dan Dinas PPPAPPKB Prov. Kaltara. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah :

  • Memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan Kepala Perangkat Daerah terkait strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara
  • Mendorong Kepala Perangkat Daerah untuk mendorong dan melaksanakan percepatan pelaksanaan PUG di perangkat daerah masing-masing.
  • Mendorong perangkat daerah untuk menyusun kebijakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan PUG untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dari hasil diskusi maka ada beberapa hal yang menjadi isu utama antara lain : masih kurangnya data pilah di masing-masing OPD, belum maksimalnya penggunaan informasi spasial geo tematik, tidak ada terapis psikolog di Sekolah Luar Biasa (SLB), tidak adanya konselor terkait penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus membuat formasi tenaga pendidik dari psikolog.

(Neni)