Sosialisasi UU PKDRT, DP3A Maros Mengundang PKK dan Organisasi Wanita

510

Maros (kla.id)

Ketua TP. PKK Kab. Maros Hj. Suraida Hatta menyampaikan materi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memiliki modus dan karakteristik yang makin beragam dan menghawatirkan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, menunjukkan bahwa sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan psikis, 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan ekonomi, dan 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Sedangkan 1 dari 2 perempuan mengalami kekerasan pembatasan aktivitas, kekerasan jenis ini paling sering dialami perempuan yang sudah menikah. Hal tersebut menjadi latar belakang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Maros melaksanakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan di Gedung Baruga A Kantor Bupati Maros, Senin (1/10/2018).

Kegiatan ini dihadiri 172 peserta yang terdiri dari Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Maros, Organisasi Wanita dan Lembaga Masyarakat dengan Narasumber Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros Hj. Suraida Hatta dengan materi “Peran Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, yang dilanjutkan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Selatan Nur Anti dengan materi “Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak”, serta pemaparan dari Husaima Husain Ketua Pembina Dewi Keadilan dan Koordinator Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Wilayah Indonesia Timur dengan materi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dan paparan dari Idrus Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dengan materi “Peranan P2TP2A Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan KDRT”.

Kabid PHPA DP3A Prov. Sul Sel Nur Anti

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Kabupaten Maros Sulastri mengatakan bahwa maksud kegiatan ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan:

  1. Sebagai upaya penyebarluasan informasi tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
  2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, guna meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
  3. Sebagai upaya penanganan bagi korban kekerasan untuk mendapatkan hak-

Kepala DP3A Kabupaten Maros Idrus menyatakan peserta sosialisasi di dominasi oleh Pengurus Tim Penggerak PKK, mulai dari pengurus Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Maros dengan harapan Tim Penggerak PKK yang memiliki pengurus sampai ke Tingkat RT/RW, Dusun dan Dasa Wisma serta kader PKK dan Pos Yandu diharapkan dapat berperan dalam mensosialisasikan UU PKDRT ke masyarakat, bahkan dapat berperan dalam pencegahan dan pendampingan korban KDRT.

Peserta yang terdiri PKK dan Organisasi Wanita

“KDRT merupakan kejadian luar biasa yang merusak sendi-sendi utama ketahanan keluarga. Dampaknya, selain mengancam keberlanjutan kehidupan rumah tangga juga berpengaruh negatif terhadap siklus kehidupan dan tumbuh kembang anak,”ujar Idrus.

Idrus menambahkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Maros Tahun 2017 menerima pengaduan sebanyak 75 kasus yang didominasi kasus KDRT sebanyak 51 kasus, sedangkan sampai dengan bulan September Tahun 2018 P2TP2A Maros telah menangani 35 kasus yang tetap didominasi kasus KDRT sebanyak 19 kasus, ungkapnya.

Untuk upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pemerintah Kabupaten Maros telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak yang merupakan Perda Inisiatif DPRD dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender, serta Rancangan Perda Sistem Perlindungan Anak yang juga merupakan Perda Inisiatif DPRD yang dalam proses pembahasan dan Rancangan Perda Perlindungan Perempuan yang akan diajukan DP3A pada Tahun 2019 yang akan datang, ujar Idrus.

Husaima Husain Ketua Pembina Dewi Keadilan dan Koordinator SPAK

Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros Hj. Suraida Hatta menyatakan bahwa PKK memiliki Kader PKK dan Kader Posyandu di seluruh Desa/Kelurahan dan dapat melaksanakan sosialisasi dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ujarnya.

“Berdasarkan hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015, Pokja I memiliki program kerja Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman mengenai berbagai peraturan dan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan ketahanan keluarga, antara lain Undang-Undang perkawinan, perlindungan anak, hak asasi manusia, pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencegahan perdagangan orang (trafficking), narkoba, pornografi dan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual pada Anak (GNAKSA),” jelas Hj. Suraida Hatta.