Suku Bajoe Salah Satu Kelompok Minoritas di Sulsel yang Dikunjungi Oleh KPPPA

63

Bone (kal.id)

Selain suku kajang, Tim Pusat yang diketuai oleh Bapak Nanang A. Rahman beserta tim Dinas PPPA Provinsi Sulsel, Nur Anti dan A. Nurseha melakukan kunjungan ke Suku Bajoe di Kabupaten Bone. Pada tanggal 23 April 2019 .
Seperti halnya di Kab. Bulukumba, Bone juga mempunyai masyarakat kelompok minoritas yaitu Suku Bajoe . Suku Bajoe ini terletak di Pesisir Laut dimana mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah nelayan.

Tim bersama rombongan diterima di rumah tokoh masyarakat suku bajoe, pada saat tim datang telah berkumpul ibu-ibu yang mempunyai anak usia 18 tahun kebawah .Hal ini bertujuan untuk mendapaktan informasi dari merrka terkait kehidupan sehari-hari yang mereka jalani khususnya bagaimana mereka memenuhi hak dan melindungi anak-anak merrka.
Sebelum melakulan wawancara/sharing dengan orang tua/ibu-ibu yanh hadir,
Ketua Tim KPPPA RI, Bapak Nanang A. Rahman, Kepala Bidang Perlindungan Anak pada kelompok minoritas dan terisolasi yang didampingi Kepala Bidang PHPA, Nur Anti dan Ka. Dinas PPPA Bone, Hj. A. Nurlia. Dalam sambutannya, Nanang menyampaikan maksud dan tujuan melakukan peninjauan ini, beliau berharap dengan dilakukannya peninjauan dibeberapa wilayah minoritas dapat menyempurnakan buku panduan Perlindungan Anak pada Kelompok Minoritas dan terisolasi yang akan difinalkan nantinya bersama tim khusus, dimana hadir salah tim penyusun Ibu Karina, beliau Psikolog dan dosen di Universitas Indonesia.

Setelah memberikan sambutan yang diterjemahkan oleh Kepala Dinas PPPA Kab. Bone, dilanjutlan tanya jawab dengan ibu-ibu yang hadir apa yang mereka butuhkan dan inginkan ada di wilayah suku bajoe untuk kepentingan anak-anak mereka, sebagain besar dari mereka menginginkan anaknya bersekolah,
meskipun ada beberapa orang tua juga anaknya tidak bersekolah dengan alasan anaknya tidak mau bersekolah. Beberapa anak juga bersekolah tapi karena merrka sering dimarahi disekolah oleh gurunya dan tidak bergaul dengan teman-trman sehingga malas bersekolah.
Untuk akte kelahiran dan layanan kesehatan cukup baik meskipun untuk layanan kesehatan mereka lebih senang berobat dukun.
Sementara umur rata-rata perkawinan di suku bajoe 15 tahun keatas, hal ini merupakan PR bagi Pemerintah Daerah untuk menekan angka perkawinan usia anak.
Kami berharap dengan adanya salah satu program bagi kelompok minoritas dapat berpengaruh pada implementasi pemenuhan hak dan pelrindungan anak di suku bajoe ujar ka. Dinas PPPA Bone, A.Lia. Beliau juga berterima kasih dengan peninjauan ini, sebagai hentuk perhatian PUsat dalam pengembangan perlimdungan anak kelompok minoritas ujarnya.