Tim Kementerian PPPA Verifikasi Kota Layak Anak di Pontianak

96
Sambutan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono pada saat menerima tim evaluasi verifikasi Kota Layak Anak di Kota Pontianak, Kamis 16 Mei 2019

Kota Pontianak (kla.id) – Tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bertandang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Kedatangan tim ini untuk melakukan verifikasi lapangan evaluasi Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pontianak. Rombongan yang dipimpin oleh Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin diterima langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (16/5/2019).

Edi menjelaskan, Pontianak menyandang predikat KLA tingkat Pratama selama dua tahun berturut-turut. Selanjutnya, tiga tahun naik peringkat menjadi Madya. “Kedatangan Tim Verifikasi dari pusat ini untuk melihat dan menilai Kota Pontianak apakah layak dinaikkan menjadi peringkat Nindya, setelah itu Utama,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkot Pontianak sejauh ini telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan infrastruktur yang layak anak. Termasuk diantaranya sekolah dan taman bermain yang layak anak. “Lingkungan juga menjadi faktor pendukung,” tuturnya.

Edi menyebut, kendati fasilitas penunjang KLA telah ditingkatkan, namun diakuinya masih belum maksimal. Diantaranya, masih minimnya kantin sehat di sekolah, trotoar yang ramah anak dan humanis serta fasilitas penyeberang jalan yang ramah anak maupun shelter untuk antar jemput anak sekolah. “Belum semua sekolah ramah anak, dan rumah ibadah juga harus ramah anak. Untuk itu, kita upayakan ini bisa terlaksana,” ungkapnya.

Paparan dari Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin

Sementara itu, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin menerangkan, kedatangan pihaknya ke Pontianak untuk melakukan verifikasi lapangan dalam rangka melakukan evaluasi Kota Pontianak menuju KLA 2019. “Jadi, ada 24 indikator yang harus dipenuhi sebuah kabupaten/kota untuk menjadi KLA,” terang dia.

Dari 24 indikator yang ada, lanjutnya, terbagi dalam beberapa kluster. Selain kluster kelembagaan, ada kluster hak sipil dan kebebasan. Dalam kluster ini, memastikan semua anak memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak sehingga mereka tidak rentan terhadap penyalahgunaan identitas. “Seperti menjadi korban trafficking, dieksploitasi, dirubah identitasnya sehingga dia diperdagangkan,” kata Lenny.

Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pontianak

Selain itu, harus ada informasi yang layak anak. Sebab menurutnya, sekarang ini tidak sedikit anak-anak yang memperoleh informasi yang tidak layak bagi anak seusianya. “Gadget yang sudah merajalela, pornografi, tayangan-tayangan penuh kekerasan, hal-hal berbau mistis dan lain sebagainya yang tidak layak bagi usia anak itu mewabah ke mana-mana,” ucapnya prihatin.

Partisipasi anak juga tak kalah pentingnya. Dengan dibentuknya Forum Anak bisa difungsikan menjadi pelopor dan pelapor (2P). Lenny menuturkan, Forum Anak juga harus dilibatkan dalam proses KLA. “Mulai dari musrenbang kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota,” sebutnya.

Foto Bersama Wali Kota Pontianak, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak, Tim Penilai dari Pusat, Asisten Administrasi Umum , Kepala Dinas P2KBP3A Kota Pontianak

Lenny menambahkan, kluster lainnya adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kuncinya adalah semua anak harus ada yang mengasuh. Tidak boleh ada anak yang pada saat di bawah pengasuhan, kemudian dikawinkan sementara usianya masih di bawah 18 tahun. “Fungsi pengasuhan sangat penting karena anak harus tetap dijaga agar dia tetap bersekolah dan tidak bekerja,” pungkasnya. (jim/humpro)