Pangkep (kla.id)
Pemerintah kabupaten pangkep menyambut kedatangan tim verifikasi dan evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di halaman kantor bupati pangkep yang disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Pangkep, tanggal 29 November 2017
Kunjungan tim verifikasi pembangunan pppa yang di pimpin oleh Suciati (Ketua Tim) merupakan kehormatan bagi masyarakat kabupaten pangkep karena menjadi salah satu kabupaten yang akan di evaluasi oleh tim pppa provinsi sulawesi selatan. Semoga kegiatan ini menjadi pendorong bagi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten pangkep untuk lebih meningkatkan kinerjanya serta lebih aktif mengembangkan program-program inovatf dengan melibatkan stake holders terkait sebagai modal dasar yang dapat di kembangkan menjadi sebuah potensi pengembangan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .
Dalam acara penerimaan Wakil Bupati pangkep H.Syahban Sammana menyampaikan bahwa perspektif pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu pilar pembangunan dalam mewujudkan desa modern yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri yang sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021
Untuk menumbuhkan kembali semangat tersebut, diperlukan upaya-upaya atau daya ungkit melalui program evaluasi agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti evaluasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, evaluasi bidang perlindungan perempuan, dan evaluasi bidang pengarusutamaan gender. Ujarnya
Ketua tim suciati juga mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun pertama dilaksanakan evaluasi pembangunan pppa , karena tahun-tahun sebelumnya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak pernah melaporkan hasil kegiatannya ke DP3A Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum dilaksanakan verifikasi lapangan tim melaksanakan diskusi dan Tanya jawab dengan beberapa Kepala OPD terkait antara lain kepala Disdukcapil, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Naker, Kementrian Agama, Kepala Sekolah, PKK, dan Dharma Wanita .
Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh OPD seperti Disdukcapil ( program Gertak dan Perahu Perak ) untuk percepatan administrasi Kependudukan termasuk Capaian Akte Kelahiran Anak. Dan yang menarik dari inovasi pemenuhan Hak Anak yaitu Kelas Perahu yang di gagas oleh Dinas Pendidikan. Inovasi seperti ini merupakan ide yang brillian yang dilaksanakan guna pemenuhan hak anak dalam hal pendidikan menurut Suciati, namun perlu dikaji ulang sejauh mana manfaat yang bisa dirasakan oleh anak-anak yang ada di daerah kepulauan.
