Walikota Palopo: KLA Jadi Acuan Pemenuhan Kebutuhan Anak

131

Palopo (kla.id)

Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan monitoring dan evaluasi PPPA yang difokuskan pada pendampingan dalam rangka persiapan Evaluasi KLA 2019 yang akan dimulai pada tangak 16 maret mendatang.Kota Palopo merupakan wilayah V dimana pendampingan dilaksanakan. Pada pelaksanaan pendampingan ini diikuti oleh 5 kabupaten/kota yaitu Kota Palopo,Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara dan Tana Toraja dengan peserta kurang lebih 60 orang yang masing-masing kab/kota diwakili olah anggota gugus tugas KLA sebanyak 12 orang, yang dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Palopo, tanggal 12-13 maret 2019.

Pendampingan ini bertujuan agar semua kabupaten/kota dapat lebih memahami setiap pertanyaan dalam evaluasi KLA yang jumlahnya sekitar 407 pertanyaan dari 24 indikator, sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan pada pengisiannya.
Hadir memeberikan sambutan dan sekaligus membuka acara, Bapak Walikota Palopo, HM Yudas Amir, yang dalam sabutamnya mengatakan KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah , lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Kalau semua terencana secara menyeluruh dan berkelankutan, apalagi ditunjang oleh kebijakan , program dan kegiatan lainnya akan menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak ungkap Judas.
Lankutnya Implementasi program KLA tentunya tidak hanya sebatas cheklish atau terpenuhinua seluruh indikator evaluasi, tetapi yang terpenting dari semua itu adalah implementasinya .
KLA dapat menjadi acuan bagi daerah dalamemenuhi hak-hak anak dan melalui pengebangan tersebut kita harapkan juha dapat terintegrasi dan berkelanjutan tegas Baoak Walikota Palopo.

Sementara itu Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas PPPA Prov.Sulsel, Nur Anti, mengatakan pelaksanaan pendampingan ini merupakan program rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai bentuk pembinaan yang diberikan kepada pelaku di kabupaten/kota.
Terkait dengan pelaksnaaan kegiatan untuk evaluasi kali ini, kami sangat berharap agar semua kab/kota di Sulsel dapat melakukan pengisian dgn tepat ujarnya.
Tanggung jawab dari semua itu lanjut nur anti bukan hanya tanggung jawab dinas PPPA , tapi menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah , masyarakat, dunia usaha dan media massa untul menciptakan kabupaten/kota menjadi layak anak.
Kita berharap melalui upaya ini akan tercipta generasi yang sehat, cerdas dan ceria serta berakhlak mulia ujarnya.
Sekedar diketahui DPRD Kota palopo saat ini telah membahas Rancangan Perda tentang Kota Layak Anak, sudah masuk dalam tahap finalisasi.

Ketua Pansus Ranperda Kota Layak Anak , Steben Hamdani, mengatakan banyaknya kasus terhadap anak-anak saat ini yang terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga membuat dewan tergerak untukerancang sebuah Perda.
Banyaknya permasalah yang dialami anak membuat dewan tergerak untuk menginisiasi Perda KLA dan mudah-mudahan tahun ini Kota Palopo segera memiliki Perda tersebut, katanya.
Politisi golkar ini juga menbahakan, pembahasan ranperda ini juga sedang dikaji oleh pansus dan akan disah kan sebagai perda KLA.
Selain itu juga dalam pembahasan tersebut ada sejumlah pokok materi muatan yang akan diatur dalam Perda KLA Kota Palopo. KLA sebagai paradigma pbangunan Kota Palopo dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan keluarga sebagai obyek dan pondasi utama dalam penyelenggaraan KLA Kota Palopo.
Kota Layak Anakenjadi salah satu Program Unggulan dalam rencana pemnangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palopo terangnya .