2018, Pemprov Bangun 144 Unit Sarana Sanitasi

94

Tanjung Selor (kla.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) melakukan program penataan lingkungan di wilayah pinggiran kota. Salah satunya melalui pengembangan sanitas yang dilaksanakan di daerah Tanjung Rumbia dan Bulu Perindu, Kecamatan Tanjung Selor.

“Pengembangan sanitasi di kawasan ini, guna mendukung penerapan perilaku hidup dan sehat. Sehingga berdampak positif bagi kesehatan warga setempat. Selain itu, juga untuk penataan lingkungan di Tanjung Selor, sebagai ibukota provinsi Kaltara,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara H Syaiful Herman saat meninjau ke lokasi kegiatan, Senin (8/4).

Dalam program ini, Saiful yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Roswan menyebutkan, pada 2018 lalu, ada 144 unit sarana sanitasi bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibangun di Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia. “Jumlah yang kita bangun ini disesuaikan dengan hasil survei terhadap kondisi rumah yang akan dibantu pemasangan sanitasinya. Syarat lainnya, yang kita bantu harus memiliki legalitas tanahnya,” jelas Syaiful.

Pembangunan sarana sanitasi terhadap RTLH, dilakukan dengan cara memindahkan lanting (WC terapung) dari pinggir sungai ke dalam rumah. Melalui ini, diharapkan masyarakat yang biasa melakukan aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di sungai, kini berpindah ke rumah. Utamanya untuk buang air, sekarang dilakukan di kakus rumah masing-masing. “Pengembangan sanitasi ini, bentuk septic tank dengan biofil. Sistem ini sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Karena kualitasnya terjamin dan tahan lama,” urai.

Untuk teknisnya sendiri, Roswan menyebutkan, program bantuan pengembangan sanitasi RTLH di dua wilayah tersebut, didanai melalui APBD Provinsi Kaltara senilai Rp 1,6 miliar. Dengan rincian, tiap rumah mendapatkan bantuan Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Di mana Rp 12,5 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. “Kami menyiapkan bahan pembangunan kakusnya. Kalau untuk pengerjaannya, yang memiliki rumah itu sendiri. Namun kita berikan upah tukang Rp 2,5 juta. Nanti setelah selesai baru boleh dibayarkan (ongkos tukangnya),” jelas Roswan.

Sebagai informasi, tahun ini program tersebut kembali dilanjutkan. Melalui APBD Kaltara tahun 2019 dialokasinya sekira Rp 1,155 miliar. “Tahapan kini masih dilakukan proses survei lokasi. Kita berharap dalam jangka panjang pembangunan sanitasi RTLH tidak hanya di Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia saja, tapi juga daerah lain di Kaltara,” tutupnya.(humas)