DP3A Maros Sosialisasi SOP P2TP2A di Kecamatan Mandai dan Bantimurung

277
Sosialiasasi SOP P2TP2A di Kecamatan Bantimurung

Maros (kla.id)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros melaksanakan kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) selama 2 (dua) hari bertempat di Kantor Camat Bantimurung dan Kantor Camat Mandai, Selasa-Rabu, 9-10 April 2019.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan mewakili Kadis PPPA Kabupaten Maros dan dihadiri oleh Camat Bantimurung di Kantor Camat Bantimurung dan oleh Sekretaris Camat Mandai di Kantor Camat Mandai dengan peserta terdiri dari Pemerintah Kecamatan (Kasi/Kasubag dan staf), Polsek, Puskesmas, Tim penggerak PKK, Perangkat desa/kelurahan, Forum Anak, Kepala Sekolah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Majelis Taklim.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Sulastri menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan menjadi panduan bagi masyarakat dan anggota lembaga P2TP2A dalam menangani kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta untuk menyamakan persepsi bagi pelaksana pelayanan dan jejaring P2TP2A dalam layanan penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak.

Pada hari pertama kegiatan sosialisasi, hadir sebagai narasumber dari Kejaksaan Negeri Maros yang diwakili oleh Kasubsi Penuntutan, Muhammad Rivaldi Suni, SH, dengan materi pertama  “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Materi”,   materi kedua “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Muhammad Rivaldi dalam materinya menyampaikan bahwa “pada perkara KDRT merupakan delik aduan, penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang digunakan untuk menjerat pelaku, sedang pada kasus anak berhadapan hukum bahwa anak yang dapat dikenakan sanksi yakni anak yang berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun, untuk anak dibawah usia 12 tahun dapat dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina atau lembaga yang berwenang untuk dilakukan pembinaan”.

Kabid Perlindungan Perempuan Sulastri menyampaikan materi SOP P2TP2A

Narasumber kedua, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Sulastri, dengan materi “Kelembagaan dan Prosedur Penanganan pada P2TP2A”. Menjelaskan tentang struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2013 tentang P2TP2A Kabupaten Maros, yang kemudian diganti dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 59 Tahun 2017 tentang P2TP2A, dengan susunan kepengurusan struktur organisasi P2TP2A yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maros Nomor 1940/KPTS/266/XII/2017 tentang Penetapan Susunan Kengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lebih lanjut disampaikan mengenai alur penanganan kasus P2TP2A dan lembaga jejaring berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Maros Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sulastri mengatakan “pelayanan penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak oleh P2TP2A tidak hanya dilakukan sendiri oleh Dinas PPPA, namun model penanganan yang dilakukan adalah penanganan terpadu dan berjejaring dengan sistem rujukan”.

Sulastri menambahkan bahwa P2TP2A melaksanakan 17 (tujuh belas) program kegiatan layanan antara lain layanan pengaduan, layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan konseling dasar, layanan konseling agama/rohani, layanan konseling psikologi/spiritual/psikososial, layanan bantuan hukum, layanan pemulangan atau reintegrasi sosial dan layanan lainnya yang dilakukan dengan cara merujuk ke OPD/institusi yang berwenang dan berkompoten.

“Penanganan dilakukan setelah mengidentifikasi kasus kekerasan yang dialami korban, dengan melihat kebutuhan korban dan harapan korban, kemudian apabila korban membutuhkan penanganan lanjutan maka akan dirujuk ke OPD/institusi yang berwenang dan P2TP2A tetap melakukan pendampingan bagi korban hingga korban terkuatkan” ujar Sulastri.

Sosialisasi di Kecamatan Mandai

Pada hari kedua kegiatan sosialisasi, hadir sebagai narasumber Kabid Perlindungan Perempuan, Sulastri, dengan materi “Kelembagaan dan Prosedur Penanganan pada P2TP2A”, dan Kanit PPA Polres Maros, Boby R, SH, dengan Materi “Mekanisme Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

Boby R, menyampaikan bahwa jenis kekerasan dalam rumah tangga antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selain faktor ekonomi termasuk juga pernikahan usia anak.

Boby R, menjelaskan mengenai dasar hukum penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga, orang-orang yang termasuk dalam rumah tangga, bentuk-bentuk KDRT, aturan tentang hak-hak korban dan kewajiban pemerintah dalam Undang-Undang PKDRT. Lebih lanjut disampaikan mengenai alat bukti yang sah untuk membuktikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan pidana yang akan dikenakan pada pelaku dan bagaimana cara atau mekanisme pelaporan ke kantor polisi serta kewajiban partisipasi masyarakat.