Kepala Desa di Maros Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak

81

Maros (kal.id)

Sosialisasi di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru

Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan beberapa desa di Kabupaten Maros sebagai upaya memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa perkawinan anak berdampak buruk terhadap anak.

Selasa (8/10/2019 bertempat di Kantor Desa Majannang Kecamatan Maros Baru dilaksanakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak yang dirangkaikan dengan Penyuluhan Stunting.

Sosialisasi dihadiri Camat Maros Baru A. Zulkifli Riswan Akbar, S.STP, Kepala Desa Majannang Junaedi, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Puskesmas, UPT. Pendidikan, UPT. DPPKB, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Bidan Desa dan Kader Posyandu.

Kepala Desa Majannang Junaedi mengatakan akan berupaya mencegah perkawinan anak di desanya. ” Desa Majannang dijadikan sebagai model Desa Bebas Narkoba oleh Gerakan Anti Narkoba  (Granat) Kabupaten Maros dan akan berupaya menjadikan Desa Layak Anak”, katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Idrus menyampaikan materi Permasalahan dan Dampak Perkawinan Anak yang menyampaikan bahwa revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mendapat persetujuan DPR RI dan menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Kepala Puskesmas Maros Baru Hamka Chair menyampaikan bahwa penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (0-2 th), sering terkena infeksi,
pola asuh buruk dengan ciri tubuh kerdil, mengalami penurunan kecerdasan, sistem kekebalan tubuh rendah.

Sosialisasi di Desa Bontotallasa Kecamatan Simbang

Sementara pada hari Selasa (24/09/2019) dilaksanakan juga Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak kerjasama Pemerintah Desa Bontotallasa dengan Mahasiswa KKN Regular Universitas Islam Makassar.

Kades Bontotallasa Sultan dalam sambutannya menyatakan akan berupaya melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dan akan mengeluarkan Perdes Pencegahan Perkawinan Anak.

Sementara Ketua BPD Bontotallasa Bakri menyatakan mendukung Perdes Pencegahan Perkawinan Anak serta upaya dalam mewujudkan Desa Layak Anak.

Koordinator Desa KKN Regular Universitas Islam Makassar Fikri Zaidino memyatakan melaksanakan seminar desa dengan tema Sosialisasi Pencegahan Dampak Pernikahan Usia Dini sebagai salah satu program yang dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Hadir sebagai peserta Kepala Desa, Ketua BPD, Babinkamtibnas, para Kepala Dusun, Imam Dusun, PKK Desa, Kelompok Perempuan dan perwakilan anak.

Hadir memberikan materi Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Provinsi Sulawesi Selatan Nuranti yang menyampaikan bahwa faktor pendorong perkawinan anak di Sulawesi Selatan adalah :

  • Faktor ekonomi (kemiskinan) dan cara untuk melepaskan tanggung jawab pengasuhan kepada anaknya.
  • Tingkat pendidikan yang rendah, berpikir pragmatis dan terpengaruh dengan life style hedonism (pernikahan impian).
  • Menganggap bahwa perkawinan anak menjadi solusi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Sulawesi Selatan: uang panai’).
  • Desakan perkawinan dari anak untuk mencari pelindung / pengayom bagi dirinya yang belum tentu dapat melindungi dan mengayomi dirinya.
  • Keinginan memiliki pelanjut keturunan.
  • Politik kekuasaan atau pengalihan harta benda kepada keluarga.
  • Mendapatkan pasangan dengan strata social tertentu.
  • Pemahaman keliru tentang agama.
  • Mudahnya praktek pemalsuan dokumen (Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk) dari calon mempelai.
  • Pemahaman budaya dan adat mengenai status sosial dalam masyarakat (Stigma: Perawan Tua).
Sosialisasi di Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru

Kegiatan Sosialisasi dilanjutkan di Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru yang dirangkaikan dengan Rembuk Stunting yang dihadiri Camat Maros Baru, Kepala Desa bersama perangkat, Kepala Dusun, Imam Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Bidan Desa dan Kader Pos Yandu.

Kepala Desa Borimasunggu Syamsul Rijal menyampaikan bahwa perkawinan anak menjadi masalah serius yang perlu ditangani dan membutuhkan kesadaran masyarakat untuk memahami bahwa perkawinan anak berdampak buruk kepada anak dan bisa mengancam kematian ibu dan anak, sehingga dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang dirangkaikan dengan rembuk stunting karena permasalahan stunting sangat terkait dengan perkawinan anak.