KEPERPIHAKAN PEMDA DOMPU PADA PENYELENGGARAAN PAUD

122

Dompu~NTB Kla.id, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia kembali mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam menyiapkan sumber daya manusia sejak dini.

Untuk tujuan tersebut, Mendikbud MUHADJIR EFFENDY telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Layanan PAUD. Oleh karena itu, PAUD menjadi salah satu layanan Pendidikan yang wajib diselenggarakan Pemda.

“Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019, merupakan penguatan terhadap Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mengamanatkan penyediaan akses bagi anak laki~laki dan perempuan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas, inklusif dan berkesetaraan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat,” beber Menteri MUHADJIR.

Mengenai penganggaran, kata MUHADJIR, layanan PAUD memiliki dukungan yang signifikan. Berdasarkan data Kemendikbud, terdapat Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk seluruh Satuan Pendidikan PAUD dengan jumlah bantuan sebesar Rp 600 ribu/anak yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik melalui Pemerintah Daerah.

Serangkaian dengan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu pada Tahun 2019 mengaktualisasikannya melalui Pemberian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD sebesar Rp. 5,28 Milyar yang diperuntukan kepada 258 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar di 8 Kecamatan di Kabupaten Dompu.

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5,28 Milyar akan dicairkan dalam 2 Tahapan masing~masing tahap dicairkan 50% dari Besar Anggaran BOP dari masing~masing Lembaga. Alokasi Dana Bantuan BOP~PAUD tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hal terserbut disampaikan Kabid Paud & Dikmas Dikpora Kab. Dompu, MADE SUPRAPTA, M.Pd (YUSUF WIJAYA) saat Penandatanganan NPHD yang dilakukan oleh masing~masing Pengelola PAUD se~Kabupaten Dompu yang berlokasi di Aula Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Senin (22/07~2019).

Selanjutnya Pak YUSUF WIJAYA mengatakan bahwa Penggunaan Dana BOP~PAUD tersebut harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis (Juknis) Penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Tahun 2019.

Tujuan dikucurkannya Anggaran BOP~PAUD tersebut adalah (1) Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu; dan (2) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang adil dan lebih bermutu.

“DAK Nonfisik BOP~PAUD merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini”, lanjut YUSUF.

YUSUF melanjutkan “BOP~PAUD dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD dalam penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP~PAUD”.

Melalui Kesempatan ini H. IKHTIAR selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu menghimbau “agar pemanfaatan DAK Nonfisik BOP~PAUD harus tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien”

Beliau melanjutkan himbauannya “agar pertanggungjawaban DAK Nonfisik BOP~PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparant, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan”

“Sasaran Program DAK Nonfisik BOP~PAUD merupakan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD dengan Peserta Didik yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat (DAPODIK PAUD & DIKMAS)”, lanjut HI.

Dalam kesempatan ini Kasi Kelembagaan & Sarana Prasarana PAUD~DIKMAS Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. HAERUNNISYAH,S.Kom menyampaikan Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD harus didasarkan pada RKAS yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:
(1) Kegiatan Pembelajaran dan Bermain (Minimal 50%, terdiri dari (a) Bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan, tematik (minimal 45%); (b) Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) (maksimal 40%); dan (c) Penyediaan alat mengajar bagi pendidik (maksimal 15%)
(2) Kegiatan Pendukung (Maksimal 35%), terdiri dari (a) Penyediaan makanan tambahan; (b) Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DD TK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); (c) Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting); (d) Memberi transport pendidik dan/atau (e) Penyediaan buku administrasi.
(3) Kegiatan Lainnya (Maksimal 15%), terdiri dari (a) Perawatan sarana dan prasarana; (b) Dukungan penyediaan alat -alat publikasi PAUD; dan (c) Langganan listrik, telepon/internet, air.

Kasi Peserta Didik & Pembangunan Karakter PAUD~DIKMAS Dinas Dikpora Kab. Dompu BASUKI ROCHMAT membagikan informasi~informasi penting dari Juknis DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun 2019, salah satunya adalah Larangan~Larangan yang harus diketahui oleh Satuan Penyelenggara Pendidikan PAUD pada saat penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP~PAUD 2019.
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada Pihak Lain;
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD antara lain, Studi Banding, Karya Wisata dan sejenisnya;
4. Membayar Iuran Kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau Pihak lainnya, kecuali untuk menanggung Biaya Peserta Didik/Pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
5. Membeli Pakaian/Seragam/Sepatu bagi Pendidik/Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD),kecuali bagi Peserta Didik Miskin;
6. Digunakan untuk Rehabilitasi Gedung;
7. Membangun Gedung/Ruangan Baru;
8. Pembelian Barang Fisik sepeti laptop, komputer, printer, tape recorder, LCD Proyektor dan sebagainya;
9. Pembelian Meubellair;
10. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari Sumber dana Pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota secara penuh;
11. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan Operasional Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional, upacara keagamaan/acara keagamaan, iuran organisasi dan lain sebagainya;
12. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program DAK Nonfisik BOP PAUD/perpajakan program DAK Nonfisik BOP PAUD yang diselenggarakan Satuan Pendidikan di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kemendikbud;
13. Membeli buku, alat dan bahan pembelajran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, suku, agama dan ras;
14. Membiayai keperluan apapun diluar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD; dan
15. Dilarang melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan DAK Nonfisik BOP~PAUD.

Harus diingat, apa bila terjadi Pelanggaran terhadap Penyaluran dan Penggunaan DAK NonFisik BOP~PAUD 2019 seperti:
1. Adanya Pemalsuan Dokumen;
2. Penggelembungan Data;
3. Siswa Fiktif; dan
4. Penyalahgunaan Dana BOP.
Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undagan.

Lebih lanjut Kasi Kurikulum & Penilaian PAUD~DIKMAS Dinas Dikpora Kab. Dompu IKHSAN menyampaikan kita juga harus mengetahui Sasaran Program DAK Nonfisik BOP~PAUD.
Sasaran Program DAK Nonfisik BOP~PAUD adalah Anak Usia Dini (AUD) yang terlayani di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD di Wilayah Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat serta memiliki Peserta Didik yang sudah terdata dalam Dapodik PAUD~Dikmas.
Penyaluran Dana BOP~PAUD Tahun 2019 ke Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD yang mendapatkan DAK Non Fisik BOP~PAUD dengan data yang ada pada Dapodik PAUD pertanggal 31 Maret 2019 untuk Tahap I (pertama) dengan jumlah Dana Rp. 300.000 persiswa dan 30 September 2019 untuk Tahap II (dua) dengan jumlah Dana Rp. 300.000 persiswa.
a. Tahap I (Pertama) 50% dari alokasi anggaran; dan
b. Tahap II (Dua) 50% dari alokasi anggaran.

Kadis Dikpora, H. IHTIAR mengimbau Pemerintah Daerah memperhatikan Standardisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini dilakukan agar seluruh Lembaga PAUD memiliki kualitas yang sama bagusnya.
“Ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk memperhatikan Standardisasi Lembaga~Lembaga Penyelenggara PAUD di Kabupaten Dompu, agar semua Lembaga Penyelenggara memiliki kualitas yang sama dan bagus,” kata HI.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, Pasal 1 menyebutkan Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, selain mengikuti standar, HI berharap Penyelenggaran Pembelajaran di PAUD juga mengedepankan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

“PPK ditekankan pada Penyenggaraan PAUD, bukan Calistung (baca, tulis dan hitung, Red). Begitu juga saat mau masuk Sekolah Dasar tidak boleh ada Tes Calistung,” pesan HI.

Penyelenggaraan PAUD untuk tidak mengedepankan Calistung tersebut pun didukung oleh Bunda PAUD Kabupaten Dompu, UMI ERY. Ia membenarkan bahwa anak~anak usia dini jangan dituntut untuk harus bisa membaca, menulis dan berhitung.
“Mohon Ibu~Ibu juga jangan memaksakan anak~anak yang mau masuk SD harus bisa membaca, karena di TK/PAUD hanya mengenal huruf saja,” ujar UMI ERY.

Ia juga memberikan masukkan kepada Kemendikbud untuk membuat regulasi tentang anak yang akan masuk Sekolah Dasar wajib Tamat Taman Kanak~Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Saya berharap Kemendikbud, agar anak~anak tidak dimasukkan ke SD sebelum Tamat Taman Kanak~Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), karena di TK/PAUD diajarkan bagaimana motoriknya, saling menyayangi sesama teman dan bagaimana saling berbagi,” imbuh Bunda PAUD.   [Yd/DP3A Dpu]