Lutra Awali Edukasi Pengasuhan Keluarga Berbasis Hak Anak Hingga Desa

100

Luwu Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan (DP3AP2KB SulSel) melaksanakan pemantauan dan penguatan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di Kabupaten Luwu Utara (Lutra).

Bertajuk Training of Facilitator (ToF) Pengasuhan Berbasis Hak Anak, kegiatan edukasi pengasuhan itu ditujukan bagi kader-kader yang akan bergerak di desa melalui PUSPAGA.

Digelar selama 4 hari (13-16 Februari 2020) di Hotel Remaja Indah, Lutra sebagai kelanjutan dari kerja sama lintas sektor serta lintas wilayah dengan menggandeng Yayasan Sayangi Tunas Cilik Indonesia (YSTCI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutra.

Dikatakan Ilham A Gazaling selaku Kepala Dinas P3AP2KB SulSel, Lutra daerah pertama yang berkomitmen untuk membuka layanan-layanan edukasi pengasuhan keluarga hingga ditingkat desa.

“Harapan kita, ini bisa diterapkan di seluruh Kabupaten dan Kota di SulSel tahun ini. Dan di Luwu Utara ini merambah ke seluruh desa”, ungkapnya.

Penguatan pun ditunjukkan Pemprov SulSel melalui dukungan kebijakan yang dituangkan ke dalam RPJMD SulSel 2019-2023 sebagai kegiatan prioritas.

Hal sama disampaikan Zaldy dari YSTCI atau lazim disebut Save the Children. Sudah menjadi kebutuhan kata dia, bilamana seluruh daerah yang ada di SulSel menerapkan program serupa.

“Harapan kami Kabupaten/Kota lainnya bisa mereplikasi ini. Kami dari Save the Children siap membantu sesuai aturan yang berlaku di lembaga kami”, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lutra, Indah Putri Indriani (IDP) dalam sambutannya menyampaikan jika program itu bentuk komitmen Pemkab Lutra untuk mengembangkan layanan PUSPAGA hingga ke desa-desa.

“Ini adalah bentuk komitmen kita dalam mengembangkan layanan PUSPAGA sampai di desa. Jangkauannya terbatas jika hanya di tingkat kabupaten”, tegasnya.

Pihaknya meyakinkan siap mendukung program Pemerintah Pusat dan juga Pemprov SulSel. 10 ribu keluarga pertahun menjadi target perencanaan saat ini.

“Harus dilakukan percepatan karena kami memiliki lebih dari 70 ribu keluarga di Luwu Utara”, tutup IDP. (AMBAE)