Menyoal Perlindungan Perempuan dan Anak, Liestiaty F Nurdin Minta P2TP2A SulSel Libatkan Muballigh

358
P2TP2A SulSel temui Ketua PKK SulSel dalam rangka sinergitas program Perlindungan Perempuan dan Anak bersama PKK.
Liestiaty F Nurdin (kanan) menerima kunjungan Meysi Papayungan di Rujab Gubernur SulSel (05/11/2018).

Makassar (kla.id)
Senin (05/11). Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel), Hj Liestiaty F Nurdin menerima kunjungan Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) SulSel di Rumah Jabatan Gubernur SulSel, Senin, 5 November 2018. Tim berjumlah sekitar 15 orang dipimpin Meysi Papayungan selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Terpadu) P2TP2A SulSel.

Kunjungan tim dimaksudkan untuk mengajak Ketua PKK SulSel yang juga adalah isteri Gubernur SulSel untuk mendukung penuh program perlindungan perempuan dan anak yang menjadi salah satu program unggulan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) SulSel. Turut bersamanya para Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada DPPPA SulSel serta NGO pemerhati Perempuan dan anak

“Program perlindungan perempuan dan anak kita harapkan dapat disinergikan dengan berbagai lembaga yang ada, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov maupun lembaga eksternal/lembaga non pemerintah satu contoh PKK. Kita utamakan PKK karena lembaga ini punya jaringan terstruktur hingga tingkat desa/kelurahan dan juga sangat dekat bersentuhan dengan masyarakat”, jelas Meysi.

Dikatakan bahwa PKK memiliki kader sampai lini paling bawah yakni keluarga yang secara utuh mengarah pada pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan. Alasan ini menjadi dasar P2TP2A SulSel untuk menggandeng PKK.

Menanggapi hal itu, Liestiaty F Nurdin yang dikenal pernah menjabat Ketua PKK selama 2 periode di Kabupaten Bantaeng menyambut baik dan merespon untuk mendukung kesuksesan program tersebut. Menurutnya tak hanya PKK, dalam mensinergikan program ini kata dia, P2TP2A SulSel sebaiknya melibatkan Muballigh dan sejumlah Tokoh Agama, seperti kita ketahui saat ini kasus-kasus perkawinan usia anak dan traffikingenjadi certer point yang perlu diintervensi segera oleh semua pihak terkait, jelasnya.

“Libatkan Tokoh Agama seperti Muballigh, Pendeta dan seterusnya dari semua agama yang ada dan diakui, khususnya di SulSel. Kehadiran mereka mampu didengar masyarakat berbekal kedekatan dan keteladanannya”, urainya.

Dirinya menggambarkan jika sinergitas seperti itu berhasil mensukseskan program sama di Kabupaten Bantaeng. Termasuk melibatkan seluruh organisasi wanita dan organisasi keagamaan. Sehingga semua elemen masyarakat dan Pemerintah mengambil perannya masing-masing (AMBAE)