PELATIHAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

102

Perempuan dan anak adalah kelompok rentan di dalam berkeluarga dan bermasyarakat, Mereka sering kali mendapat kekerasan baik psikis, fisik maupun kekerasan seksual.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat kecamatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan pelatihan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2019 di Aula pertemuan Dinas PPKBPP-PA Kabupaten Sumbawa. Peserta pelatihan berjumlah 30 orang terdiri dari Ka. UPT KBPP-PA, PKB, PLKB yang tergabung dalam P2TP2A Kabupaten Sumbawa serta anggota agen perubahan (community watch) pada komunitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (PP TPPO).

Kadis P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Trikaryati, S.Sos pada saat memberikan materi mengatakan tiga program prioritas pemerintah Three ends yaitu akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan. Dalam hal akhiri kekerasan pada perempuan dan anak; peran pemerintah terhadap korban adalah menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektifitas bagi proses pemulihan korban dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban”, ungkapnya.

Tim Narasumber lainnya pada kegiatan pelatihan ini berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa Yossy Dwi Erliana, M.Psi sekaligus juga Dekan Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa, Kepala Unit PPA Polres Sumbawa Arifin Setioko dan anggota tim advokasi P2TP2A Kabupaten Sumbawa Fathilatul Rahmah.
Inti dari materi pelatihan diantaranya adalah bagaimana melakukan assessment awal. Dalam melakukan assessment awal, yang harus dilakukan oleh pendamping, tidak hanya melakukan observasi dan wawancara terhadap korban tetapi juga melakukan observasi dan wawancara terhadap lingkungan dan orang-orang terdekat. Sedangkan Hambatan dalam menjalankan pendampingan diantaranya adalah pihak keluarga tidak menerima, tidak lengkapnya data identitas korban, pihak pelaku, komunikasi terputus, waktu konsultasi, dan pendanaan.
Untuk itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, dan mendapat pelayanan yang tepat dan terpadu dari Unit pelayanan korban kekerasan, Kualitas layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang sesuai dengan standar pelayanan (SOP).