Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Provinsi Kalimantan Tengah

618

Palangkaraya (kla.id) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka memastikan penanganan anak berhadapan hukum di Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan amanat UU SPPA dalam hal itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai bentuk komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum. Diharapkan nantinya dengan Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) ada sinergisitas antara lembaga-lembaga yang terkait baik penegak hukum maupun lembaga-lembaga pemerintah termasuk tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak berhadapan dengan hukum di Kalimantan Tengah yang  disampaikan dalam sambutan dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang di wakili oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dihadapan para peserta Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di hotel aquarius tanggal (01/10)-.

Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan komitmen antara pemerintah dan lembaga yang peduli terhadap anak dan membentuk TIM Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan, laporan ketua panitia pelaksana sekaligus membuka kegiatan oleh kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak yang mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.  Narasumber berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari: 1. Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, 2. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, 3. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 4. Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, 5. PERADI Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan Judul Materi yang disampaikan antara lain Anak Berhadapan Dengan Hukum; Mekanisme Penanganan (Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan) Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH); Bantuan Hukum pada  Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH); Penanganan Komprehensif Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH); Diskusi Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

Kegiatan ini didukung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes, Kartika Candrasari, SH.,MH Sekretaris PERADI  Provinsi Kaliamantan Tengah, Anton Rahmanto, SH.,MH Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, Azhari Rahman SH dari Kanwil, Istadi, SH POLDA Provinsi Kalimantan Tengah. Hukum dan HAM  Provinsi Kalimantan Tengah, Istadi, SH POLDA Provinsi Kalimantan Tengah, peserta kegiatan berjumlah 40 (empat Puluh)  orang yang terdiri dari aparat penegak hukum, Dinas/Instansi terkait dan lembaga/organisasi forum masyarakat yang peduli terhadap anak. Kegiatan ini dibebankan pada DPA APBD tahun 2018.

Dengan terlaksananya kegiatan Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) maka terbentuknya TIM Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelesaikan kasus anak berhadapan dengan hukum di Kalimantan Tengah (Revika, A.Md).