Tanjung Selor (kla.id) – Program prioritas pembangunan Kabupaten Bulungan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas produksi komoditi pangan dan industri pengolahannya, yang didukung oleh sistem yang didukung oleh sistem pemasaran yang handal. Bupati Bulungan, H Sudjati, SH menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Bulungan tahun anggaran 2020 di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada Kamis (21/11).
Dijelaskan, Pendapatan Daerah dalam RAPBD Kabupaten Bulungan tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp1,18 triliun sementara Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1,27 triliun.
Pendapatan Daerah Rp1,18 triliun tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp96,7 miliar, Dana Perimbangan Rp941,4 miliar serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp150,5 miliar.
Kemudian rencana Belanja Daerah yaitu sebesar Rp1,27 triliun terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp684,6 miliar dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp587,2 miliar.
Selanjutnya untuk Pembiayaan Daerah sebesar Rp83 miliar terdiri dari Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp85 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal atau Investasi Daerah sebesar Rp2 miliar.
Pembiayaan Daerah terdiri dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Salah satu komponen penerimaan pembiayaan pada RAPBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020 diperoleh dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp85 miliar. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yaitu Penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp2 miliar sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp83 miliar.
“Karena jumlah pembiayaan netto sama dengan jumlah defisit belanja terhadap pendapatan maka SiLPA tahun anggaran 2020 adalah nihil,” ucap Bupati. Dilanjutkan, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Desa dan Dana BOSNAS. Sedangkan untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya pada Rancangan APBD tahun anggaran 2020 ini Pemerintah Kabupaten Bulungan belum mencantumkan karena belum mendapatkan informasi maupun dasar hukum berkaitan dengan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya tersebut.
Dipaparkan pula, untuk Belanja Daerah terdiri Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp453,7 miliar, Belanja Hibah direncanakan Rp59,1 miliar, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten, Kota, Pemerintahan Desa sebesar Rp165,9 miilar dan Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp2 miliar.
“Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana maupun konflik sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,” jelas Bupati. Selanjutnya Belanja Langsung terdiri program prioritas, program pendukung prioritas dan program pelayanan masyarakat.
