Puncak Hari Anak Nasional (HAN) 2020

50

Palangkaraya (kla.id) Hari Anak Nasional (HAN) diperingati pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) merupakan bagian penting dalam upaya bersama mengampanyekan pemenuhan hak dan perlindungan anak indonesia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan puncak peringatan Hari anak Nasional (HAN) 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan Youtube Kemen PPPA dengan tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”, pada hari kamis tanggal 23 juli 2020. Peserta peringatan Hari anak Nasional (HAN) dihadiri oleh seluruh anak dari 34 provinsi di tanah air.

Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Sambutan Puncak Hari Anak Nasional (HAN) 2020, kamis 23 juli 2020

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong Keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Upaya ini akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Manfaatkan waktu di rumah untuk hal-hal positif, kreatif dan inovatif. Jadikan waktu luang untuk terus belajar dan mengembangkan diri dengan hati gembira dalam sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Puncak Hari Anak Nasional (HAN) 2020, kamis 23 juli 2020

Suara Anak Indonesia (SAI) Tahun 2020 :

  1. Memohon kepada Pemerintah untuk mengoptimalkan pemerataan akta kelahiran di seluruh Indonesia.
  2. Memohon kepada pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan ruang berpendapat kepada anak dalam berbagai aspek serta direalisasikan seoptimal mungkin.
  3. Mengajak pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk mengoptimalkan edukasi, pengawasan dan penyebaran informasi layak anak.
  4. Mengajak pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi, pengawasan serta implementasi dari revisi UU Perkawinan untuk menekan angka perkawinan usia anak.
  5. Mendukung pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan sarana prasarana penunjang LKSA serta memberikan pengasuhan alternatif kepada terdampak covid-19 dengan memperhatikan kesiapan anak dalam menghadapi tatanan normal baru.
  6. Mendukung penuh pemerintah untuk meningkatkan penanganan kesehatan mental serta fisik anak melalui penyebaran informasi protokol kesehatan, mempercepat akses air bersih secara menyeluruh dan menjaga kebersihan lingkungan.
  7. Forum anak bekerja sama dengan pemerintah untuk memonitor dan memperketat peraturan terkait iklan, promosi dan sponsor rokok (IPSR) di seluruh wilayah indonesia.
  8. Memohon kepada pemerintah untuk memeratakan akses internet dan menyesuaikan kurikulum untuk pembelajaran jarak jauh dengan mempertimbangkan keadaan daerah masing-masing.
  9. Memohon kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan peningkatan pendidikan ke daerah tertinggal, terdepan, terluas (3T), serta meningkatkan bagi anak berkebutuhan khusus.
  10. Mengajak pemerintah, masyarakat dan keluarga di seluruh indonesia untuk meningkatkan edukasi dan skill parenting terhadap pola asuh anak serta menolak segala bentuk kekerasan anak.
  11. Mengajak pemerintah, tenaga kependidikan dan masyarakat indonesia untuk mengoptimalkan pemberian edukasi dan menolak segala bentuk perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah, masyarakat dan media sosial.
  12. Mendukung pemerintah untuk meningkatkan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) baik dalampelayanan kesehatan dan pembuatan konten pendidikan yang ramah disabilitas.

Isu Prioritas Suara Anak Indonesia tahun 2020 yaitu :

  1. Mendukung penuh pemerintah untuk meningkatkan penanganan kesehatan mental serta fisik anak melalui penyebaran informasi protokol kesehatan, mempercepat akses air bersih secara menyeluruh dan menjaga kebersihan lingkungan.
  2. Memohon kepada pemerintah untuk memeratakan akses internet dan menyesuaikan kurikulum untuk pembelajaran jarak jauh dengan mempertimbangkan keadaan daerah masing-masing.