Rapat Koordinasi TPPO DSP3A Kab. Nunukan bekerjasama dengan IOM

Nunukan. Pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 dilaksanakannya Rapat Koordinasi Terkait SOP Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/Korban TPPO. Kegiatan ini dilakukan untuk merespon situasi terkini mengenai kasus TPPO serta upaya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Kabupaten Nunukan dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO.

IOM Indonesia memfasilitasi kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Nunukan khususnya. Kegiatan ini dilakukan secara virtual.

Pada kegiatan Rakor ini yang memberikan sambutan-sambutan diantaranya: Ibu Ratna Susianawati, S.H., M.H selaku Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA; Ibu Theodora Rachel Suter, Deputi Chief of Mission IOM Indonesia dan Bapak Muhammad Amin, S.H selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Nunukan sekaligus membuka acara.

Adapun para Narasumber, yaitu: Ibu Tria Rosalina Budi Rahayu, S.H  Perencana Madya Kedeputian Perlindungan Perempuan Hak Perempuan Kementerian PPPA dengan materi “Substansi dan Kemajuan SOP Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO dalam PerMen 8 tahun 2021”; Ibu Ayu Hannah dari IOM dengan materi “Kemajuan yang Mencakup Isu Strategis dala SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO PerMen 8 Tahun 2021” serta Ibu IPDA Martha Nuka, S.H Kanit UPPA pada Polres Nunukan dengan Materi “Perspektif Hak Saksi dan Korban TPPO.

Setelah Ishoma, kemudian acara dilanjutkan dengan “Pemaparan Program Kerja GT-PPTPPO dan Persiapan Pengadopsian SOP Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO di Kabupaten Nunukan” oleh Ibu Faridah Aryani, S.E., M.A.P selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan. Yang sekaligus menutup Kegiatan Rapat Koordinasi Terkait SOP Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/Korban TPPO.

Pada Kegiatan Rakor ini juga menghasilkan Rekomendasi dan Komitmen Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Tingkat Kabupaten Nunukan.Ieien.