Bulukumba (kla.id) Pertemuan Assesment dalam rangka menjadikan Desa Bira Menjadi Desa Wisata Bebas Eksploitasi dihadiri oleh kurang lebih 70 peserta dari OPD terkait dan Lembaga non pemerintah serta tokoh masyarakat setempat.
Pertemuan ini dihadiri oleh Deputy Perlindungan Anak dan tim Pusat yang didampingi oleh Tim Provinsi.
Pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Hakuna Matata ,pada tanggal 17 januari 2020 dibuka oleh Bupati Bulukumba dan sekaligus mempimpin jalannya diskusi.
Sebelum melakukan pertemuan assesment, Deputy PA melakukan kunjungan ke Lokalisasi yang merupakan daerah yang akan dijadikan desa wisata bebas eksploitasi untuk melihat kondisi dan apa yang dilakukan oleh masyarakat pasa siang hari.
Setelah melakukan kunjungan, Deputy PA melakukan pertrmuan dengan Pemda setempat untuk sharing apa yang akan dilakukan dalam rangka menjadikan desa bira menjadi desa yang bebas eksploitasi khususnya eksploitasi terhadap anak.
Dalam sambutannya Bupati Bulukumba sangat merespon hal ini dan berkpmitmen untuk menjadikan bulukumna khususnya desa bira menjadi desa wisata yang betul+betul bebas eksploitasi terhadap permepuan dan anak.
Bukti keseriusan beliau terlihat dimana mulai acara sampai selesainya acara beliau tidak pernah meninggalkan tempat dan memperingatoan kepada opd terkait agar memperhatikan dan melakukan yang terbaik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Pada kesempatan tersebut Deputy PA, Bapak Nahar juga menjelaskan bahwa setelah menyusun rencana aksi yang akan dilakulan baik pusat, provinsi dan kabupaten , maka akan dilaporkan ke Bu Menteri sebagai tindak lanjut apa yang kita bicarakan saat ini dan in sya allah Pada saat penandatangan komitmen ibu menteri akan datang untukelihat langsung keseriusan kita semua menjadikan Desa Bira menjadi desa wisata yang bebas eksploitasi. Ujar Deputy PA.
Hal ini sejalan dengan program prioritas KPPPA dimana salah satu diantaranya adalah Bebas Pekerja Anak.
Kami berharap dengan adanya assesment ini menjadi awal untuk dapat berbuat yang terbaik bukan saja di Desa Bira tapi di Wilayaj desa/kelurahan yang rentan terhadap pornografi dan pekerja anak yang pada akhirnya mengeksploitasi anak ujar Nur Anti Kepala Bidang PHPA Sulsel. (AND)
