Tekad Tingkatkan Kategori KLA, Bulukumba Sosialisasi dan Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak

873

Bulukumba(kla.id)

Setelah meraih Kabupaten Layak Anak kategori Pratama pada tahun 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan Sosialisasi dan Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak terhadap para Lurah, Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Bulukumba di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba, Selasa, 29 Januari 2019.

Kegiatan Sosialisasi itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak. Bupati Bulukumba, A. M. Sukri A. Sappewali menyentil para Kepala Desa untuk kreatif menganggarkan dana desa sesuai ketentuan peraturan yang ada.

“Kita berharap agar ada upaya memanfaatkan dana desa untuk kegiatan yang dapat memenuhi hak-hak anak. Tentunya hal tersebut harus berkesesuaian dengan peraturan yang ada,” kata Bupati Bulukumba dua periode tersebut.

Bupati juga meminta hal yang sama kepada para lurah untuk melakukan kegiatan yang dapat memenuhi hak-hak anak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada kesempatan itu, A. M. Sukri meminta agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saling bersinergi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mensukseskan upaya peningkatan kategori Kabupaten Bulukumba sebagai Kabupaten Layak Anak.

Bupati Bulukumba itu juga memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bulukumba untuk segera mewujudkan Mesjid Islamic Center Dato’ Tiro sebagai Mesjid Ramah Anak. “Untuk meraih Kabupaten Layak Anak kita telah berjuang mewujudkan fasilitas seperti Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan kita berharap fasilitas seperti Mesjid Islamic Center Dato’ Tiro bisa menjadi Mesjid Ramah Anak. Apalagi mesjid itu banyak disinggahi oleh masyarakat bahkan dari berbagai daerah,” papar A. M. Sukri A. Sappewali.

Sementara itu Nur Anti, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi narasumber kegiatan sosialisasi itu banyak menjelaskan tentang indikator Desa dan Kelurahan Layak Anak.

Nur Anti juga menjelaskan tentang Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang kegiatan prioritas penggunaan dana desa yang bisa memberikan ruang pemanfaatan dana desa untuk pemenuhan hak-hak anak di desa.

“Apabila Desa dan Kelurahan sudah berstatus Layak Anak, maka dengan sendirinya Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak bisa terwujud,” kata Nur Anti.

Di depan ratusan peserta sosialisasi, Nur Anti memaparkan tahapan pengembangan desa dan kelurahan Layak Anak.

Sementara itu, Hj. Umrah Aswani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba menyampaikan pentingnya pemenuhan hak-hak anak.

“Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa, untuk itu semua pihak harus memberikan perlindungan kepada mereka dan memastikan hak-haknya sebagai anak terpenuhi,” kata Umrah Aswani. (Naskah Muhajir-Foto Irwan)