TURUN DESA, DINAS PPPA KABUPATEN DOMPU ADVOKASI PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK DI KECAMATAN HU’U

125

Dompu~NTB kla.id, Serangkaian kegiatan perwujudan Dompu menuju Kabupaten Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak giat dalam kegiatan Turun di 5 dari 8 Desa yang ada di Wilayah Desa Hu’u Kecamatan Dompu.
Kegiatan Turun Desa di Kecamatan Hu’u tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu dinakhodai oleh ZULKARNAIN, S.Sos.,MPH selaku kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dengan mengunjungi 5 Desa di Kecamatan Hu’u yang merupakan Desa Layak Anak, Rabu (29/01~2020).
Dalam kunjungan tersebut Kepala Bidang PP&PHA didampingi oleh Kepala Seksi Peran Serta Anak (MUHAMMAD ISWAN, SKM), Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan (H. DAHYAR, S.Sos) dan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak (WAHYUDIN, S.Sos). Kegiatan tersebut dilakukan langsung dengan dengan mengunjungi masing~masing Desa Layak Anak, yakni Desa Adu, Desa Cempi Jaya, Desa Jala, Desa Daha dan Desa Sawe.

Untuk memastikan Pembangunan Desa/Kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak serta tidak diskriminasi terhadap anak dengan menyatukan potensi dan realisasi Sumber Daya Manusia Sumber Dana, Sarana dan Prasarana dengan metode dan teknologi yang ada di Pemerintahan Desa dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha.
Sesuai amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga untuk mewujudkannya perlu dukungan Pemangku Kebijakan di Desa/Kelurahan se~Kabupaten Dompu khususnya di Kecamatan Hu’u. Pencanangan Kabupaten Dompu dalam mewujudkan Dompu menuju Kabupaten Layak Anak. Saat ini Kabupaten Dompu terus mengupayakan Program~Program yang dapat mendukung hal tersebut. Tujuan dari Kegiatan Turun Desa/Kelurahan Layak Anak adalah untuk memberikan panduan dan meningkatkan kepedulian dan upaya kongkrit Aparat Desa/Kelurahan, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan Pembangunan Desa/Kelurahan yang menjamin hak~hak anak.

Sementara dalam perkenalannya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Kabupaten Dompu ZULKARNAIN, S.Sos.,MPH menyampaikan “Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dibutuhkan dukungan dari Pemangku Kebijakan di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Dompu khususnya di Kecamatan Hu’u ini. Sehingga Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Program Pembangunan yang menyantukan komitmen dan sumber daya Pemerintah yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan melindungi, memenuhi dan menghormati hak~hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. Secara umum untuk memberikan panduan dan meningkatkan kepedulian serta upaya kongkrit Aparat Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak~Hak Anak serta memperhatikan kebutuhan, aspirasi kepentingan terbaik anak dengan tidak diskriminasi terhadap anak”.
Lanjutnya “Komitmen Pemerintah telah diawali dengan Deklarasi Dompu menuju Kabupaten Layak Anak, dengan dilanjutkan Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan kegiatan advokasi Pengembangan Gugus Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA). Dari 31 Indikator meliputi Indikator Kelembagaan, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya serta Perlindungan Khusus Anak. “saat ini di Kabupaten Dompu dalam kaitan Pelaksanaan KLA belum maksimal, untuk itu kami mohon dukungan semua pihak, baik Daerah Provinsi khususnya dan Pemerintah Pusat agar ke depan di Kabupaten Dompu Program KLA bisa terwujud” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Seksi Peran Serta Anak MUHAMMAD ISWAN, SKM mengatakan, tujuan dibentuknya Forum Anak Desa ini adalah untuk melindungi anak~anak dari kekerasan dan diskriminasi serta hak mereka untuk menyuarakan pendapat.
“Agar suara mereka di dengar, maka di bentuklah Forum Anak Desa ini sebagai DPRD-nya Anak untuk menyampaikan aspirasinya,” ujar Iswan.

Iswan menyampaikan, Pemerintah mengemban amanah di Bidang Pemenuhan Hak Partisipasi Anak sesuai Pasal 4 Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2002.
Bunyi Pasal tersebut menyatakan setiap berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpasrtisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kasi Peran Serta Anak melanjutkan bahwa mereka akan diikutkan dalam Musrembang, mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan. Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional.
“Kalau Forum Anak Tingkat Kabupaten ikut Musrembang Tingkat Kabupaten, kalau Tingkat Kecamatan yang ikut Tingkat Kecamatan, sedangkan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan, agar mereka bisa menyuarakan pendapatnya,” ungkapnya.

Adapun alasan Forum Anak diperlukan adalah karena suara aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam Pengambilan Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap Proses Pembangunan Nasional.
“Suara dan aspirasi anak harus didengar dan direspon secara sungguh~sungguh dan proporsional dalam setiap Tahap Pembangunan, sehingga dapat menciptakan Lingkungan yang Ramah Anak dan Forum Anak jadi Pelopor dan Pelapor dalam rangka Pemenuhan maupun Perlindungan Anak,” ungkap Iswan

Salah satu cara efektif dalam meningkatkan produktivitas Indonesia adalah melalui Pemberdayaan Perempuan. Sehingga, Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan harus dimulai sejak lahir.
“Sebagian Perempuan Usia Produktif nanti itu, sudah lahir saat ini. Jadi menurut saya, enggak ada waktu yang lebih baik untuk investasi ke Perempuan dan Anak Perempuan dari pada hari ini,” kata H. DAHYAR, S.Sos selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dinas PPPA Kabupaten Dompu.

Menurut Dahyar ini, Negara perlu melakukan Investasi Jangka Panjang terhadap Perempuan, salah satunya dengan menjamin Kesehatan dan Pendidikan Perempuan. Apabila Negara mampu melakukan itu, maka kesuksesan Indonesia khususnya Dompu dalam memetik dampak positif dari Bonus Demografi semakin besar.
“Kalau perempuan mengarah ke putus sekolah, menikah di bawah umur, punya banyak anak, bekerja di sektor informal, gaji rendah, kita akan gagal memetik bonus demografi,” Ujar Dahyar.

Agar Perempuan Aktif di Angkatan Kerja, ia menyarankan agar batasan kerja antara laki~laki dan perempuan harus dikurangi. Lalu, diperlukan kebijakan yang bisa mendorong perempuan masuk ke angkatan kerja secara layak.
Pemerintah juga harus melaksanakan Pembangunan Berorientasi pada Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dengan prinsip Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender.
“Dibutuhkan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang mengakomodir dan/atau kebutuhan ibu atau women friendly pada sistem ketenagakerjaan yang terintegrasikan pada Aturan Perpajakan, Kesehatan dan Pendidikan,” katanya.

Dalam rangka Pemenuhan Hak Anak, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Kabupaten Dompu WAHYUDIN, S.Sos kegiatan Turun Desa tersebut memberikan wawasan yang berhubungan dengan pemenuhan hak~hak anak serta pembelaan maupun perlindungan terhadap anak.
“Anak~anak ibarat kertas kosong, apabila kita isi dengan tinta merah maka dia akan menjadi merah, kita isi tinta biru maka akan menjadi biru. Anak~anak itu bagaimana kita mengarahkan mereka, jia kita arahkan ke arah yang baik maka mereka akan menjadi baik, kita arahkan ke arah yang tidak baik maka anak~anak tersebut akan menjadi tidak baik”, ujar Yudhin.

“Anak~anak berhak mendapatkan haknya sebagai anak yang harus kita penuhi dan kita lindungi dari hal~hal yang membahayakan perkembangan fisik dan mentalnya”, tambah Yudhin

Desa pada saat ini dihadapkan pada permasalahan yang kompleks terkait perlindungan anak. Sebagai entitas Lembaga Pelayanan Publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat, Desa menjadi garda terdepan menangani Kasus-Kasus Perlindungan Anak.
Kekerasan pada Anak dan Perempuan dalam beragam bentuk seperti Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Emosional sebagian besar terjadi di Wilayah Desa.

Di Desa segudang masalah anak banyak terjadi. Kasus penelantaran atau eksploitasi, kerawanan terhadap bencana dan anak yang bermasalah dengan hukum kebanyakan terjadi di desa. Mestinya Desa lebih tanggap dengan persoalan~persoalan yang dihadapi terkait dengan Perlindungan Anak. Karena Desa dekat dengan anak, merekalah yang setiap saat menyaksikan kompleksitas masalah anak di Desa.
Dibandingkan dengan Struktur Pemerintahan yang lebih tinggi, Desa langsung berhadapan dan berdekatan dengan anak.

Dalam kaitan dengan hal tersebut Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ZULKARNAIN, S.Sos.,MPH menambahkan beberapa Lembaga~Lembaga yang berhubungan langsung dengan anak di Desa sebagai berikut; Gugus Tugas Desa Layak Anak, Forum Anak Desa, Satgas Gardu Tangkas Perak, Puspaga, Puspa, PATBM maupun KPAD.

Celakanya, Pemerintah Desa kurang dipersiapkan untuk merespons permasalahan~permasalahan terhadap anak yang belakangan ini kian marak. Letak masalahnya ialah Desa tidak memiliki Perangkat Kelembagaan yang memadai untuk merespons berbagai Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. Nyaris tidak ada Lembaga di Desa yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) mengurus masalah ini.
Di Struktur Pemerintahan Desa terdapat Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) yang mengurus masalah~masalah sosial di Desa. Staf yang duduk di Bagian ini bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terkait dengan Urusan Kesejahteraan Warga. Masalahnya, tidak ada Tupoksi khusus Aparat ini yang melekat dengan Urusan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
Untuk menangani masalah~masalah yang terkait dengan Perempuan dan Anak biasanya mereka bekerja sama dengan PKK dan Karang Taruna. Itupun biasanya sebatas Penyuluhan yang tidak berkesinambungan. Masalahnya, PKK sudah terlalu banyak Urusan mulai dari Penyuluhan dan Pendidikan kepada Masyarakat termasuk hal kecil~kecil pemantauan jentik nyamuk sehingga urusan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak cenderung terbengkelai.

Merujuk pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019, Bang Zul mengharapkan kepada Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Hu’u dapat mengadakan Sarana dan Prasaran dalam kaitanya memenuhi hak anak, partsipasi anak, perlindungan anak maupun peningkatan kapasitas perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera guna mewujudkan Dompu sebgai Kabupaten Layak Anak.

Respon positif dari masing~masing Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang dikunjungi tersebut “Pemerintah Desa sangat mendukung penuh dengan Program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu dalam mewujudkan Dompu sebagai Kabupaten Layak Anak dengan Kegiatan Turun Desa mengadvokasi Pembentukan Desa Layak Anak di Kecamatan Hu’u.
Masing~ masing Kepala Desa yang dikunjungi tersebut memberi apresiasi dengan dukungan akan memasukan Program dan Kegiatan serta kebijakan dalam kaitan Pemenuhan Hak dan Perlindungan serta Partisipasi Anak di Desa dalam Anggaran Dana Desa, hal tersebut mereka berkomitmen tegas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

[Yd/DP3A Dpu]